Network
Baca Juga: Ketakutan MCW 2020 terhadap Virus Corona, Pabrikan Asal Tiongkok Lakukan Adaptasi Demi Pelanggan
Kedua perusahaan itu diduga terafiliasi dengan taipan Sukanto Tanoto, yang juga pemilik Asian Agri-perusahaan yang pernah dihukum membayar denda Rp 2,5 triliun karena mengemplang pajak.
Sepintas praktek tersebut seperti transfer pricing atau pengalihan keuntungan. Perusahaan menjual produknya dengan harga rendah ke perusahaan lain yang terafiliasi di luar negeri unutk menghindari pembayaran pajak di dalam negeri.
Tapi dalam transfer pricing yang ditransaksikan adalah produk yang sama.
Dalam kasus PT Toba Pulp Lestari, produknya jelas berbeda. Perusahaan diduga sengaja menulis kode H-5 standar internasional untuk mengklasifikasi produk perdagangan BHKP untuk produk DWP. Dengan kata lain, PT Toba Pulp Lestari mencamtumkan produk keliru.
Baca Juga: Dinilai Salah dalam Penyampaian Informasi Banjir Jakarta, TMC Polda Metro Jaya Minta Maaf
Pemerintah mesti membuka kembali data pengampunan pajak untuk memeriksa apakah PT Toba Pulp Lestari pernah mendeklarasikan adanya praktek tersebut.
Undang-undang Pengampunan Pajak memang mengampuni perbuatan pidana yang terjadi sebelum 2016, asalkan orang atau perusahaan mengakui perbuatannya dan membayar uang tebusan.
Bila ternyata tak pernah menyampaikannya, PT Toba Pulp bisa dikenai sanksi membayar kekurangan pajak plus sanksi administrasi sebesar 200 persen dari pajak yang tidak dibayarkan karena menyampaikan informasi yang sesat.
Kementerian keuangan, menurut IndonesiaLeaks, harus berani membongkar dugaan pelanggaran tersebut. Sikap tegas terhadap pengusaha yang mencoba menghindari pajak diperlukan demi menyelamatkan penerimaan negara.
Baca Juga: Demi Memutus Rantai Kemiskinan, Pemkot Surabaya Kucurkan Beasiswa Pendidikan untuk 2.932 Anak
