Network
PIKIRAN RAKYAT - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Informasi Pusat RI untuk membuka hasil audit terkait BPJS Kesehatan.
Audit dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI atas permintaan Kementerian Keuangan RI. Hasil audit tersebut menjadi dasar pemerintah memberikan dana talangan sebesar Rp 10,1 triliun.
ICW tengah melakukan proses sengketa informasi melawan BPKP di Komisi Informasi Pusat. Sengketa informasi ICW ajukan karena BPKP menolak memberikan dokumen hasil audit BPKP terkait BPJS Kesehatan.
BPKP beralasan bahwa dokumen tersebut adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Baca Juga: ICW Desak KIP untuk Audit BPJS Kesehatan yang Defisit Triliunan Rupiah
ICW meminta dokumen tersebut didasari alasan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan tengah bermasalah.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bahkan telah berkali-kali memberikan dana talangan dalam jumlah besar akibat defisit yang dialami.
Dalam rilis resmi ICW yang diterima Pikiran-Rakyat.Bekasi.com, pada pertengahan tahun 2018, BPJS Kesehatan diproyeksikan mengalami defisit sebesar RP 10,98 triliun. Kementerian Keuangan lalu memberi dana talangan hingga RP 4,9 triliun guna menutupi defisit.
Masih di tahun yang sama, defisit kembali ditemukan dengan jumlah mencapai Rp 6,12 triliun. Untuk kedua kalinya Kementerian Keuangan lalu menyuntikkan dana talangan hingga Rp 5,2 triliun.
