Network
"Lalu, Presidennya kemarin bilang bahwa beliau mengizinkan rangkap jabatan antara menteri dengan pimpinan partai," kata Pandji Pragiwaksono.
Baca Juga: Beredar Video Viral Penumpang Kereta Tanah Abang Terbaring dan Alami Kejang-Kejang
Kebijakan yang janggal tersebut, lanjut Pandji, salah satunya adalah izin rangkap jabatan.
Pandji mengatakan, masyarakat dibuat bertanya-tanya terhadap kapasitas kebijakan yang diambil oleh orang-orang yang rangkap jabatan.
"Karena ketika seseorang memegang jabatan publik yang strategis seperti menteri, tapi dia juga pimpinan partai, kita kan jadi bertanya-tanya, 'ini dia lagi dalam kapasitas partai atau jadi menteri?," ujar Pandji Pragiwaksono.
Selain itu, ia juga menilai terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggerus kekuatan oposisi dalam demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Beredar Video Viral Penumpang Kereta Tanah Abang Terbaring dan Alami Kejang-Kejang
"Ini orang kabinet, ini orang pemerintahan. Kemudian, jadi pimpinan partai oposisi Demokrat. Karena kekisruhan itu, akhirnya diakuisisi partai oposisi dengan naro orang dari pemerintahan sebagai pimpinan partainya," ucap Pandji Pragiwaksono.
Oleh karena itu, dirinya menyampaikan kekhawatiran minimnya kekuatan oposisi membuat fungsi check and balance dalam demokrasi di Indonesia menjadi tidak seimbang.
"Kalau pemerintah gak ada yang kontrol, gak ada check and balance, gak ada oposisi yang cukup kuat, ini koalisi dapat meloloskan apa pun yang mereka mau," tutur Pandji Pragiwaksono.***
