Dituduh Langgar HAM Muslim Uighur di Xinjiang, 14 Perusahaan China Masuk Daftar Hitam Ekonomi AS

- 10 Juli 2021, 12:12 WIB
14 perusahaan China masuk daftar hitam ekonomi AS atas tuduhan pelanggaran muslim Uighur di Xinjiang.
14 perusahaan China masuk daftar hitam ekonomi AS atas tuduhan pelanggaran muslim Uighur di Xinjiang. /REUTERS/Tingshu Wang

PR BEKASI - Amerika Serikat (AS) kembali menambahkan 14 perusahaan China dan entitas lain ke dalam daftar hitam ekonominya.

Penambahan tersebut dilakukan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pengawasan teknologi tinggi di Xinjiang.

Departemen Perdagangan mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut terlibat dalam pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan kampanye penindasan, penahanan massal, dan pengawasan teknologi tinggi China terhadap Uighur, Kazakh, dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.

Baca Juga: Bandingkan dengan Uighur, Aktivis Australia: India Sedang Rencanakan Genosida Terhadap Umat Muslim

Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Sabtu, 10 Juli 2021, namun Beijing membantah tuduhan pelanggaran tersebut.

Perusahaan yang masuk kedalam daftar hitam diantaranya adalah Akademi Elektronik dan Teknologi Informasi China, Perusahaan Teknologi Informasi Lianhai Chuangzhi Xinjiang, Cobber Teknologi Informasi Shenzhen Co, Teknologi Informasi Berlayar Xinjiang, Teknologi Informasi Beijing Geling Shentong, Shenzhen Hua'antai Intelligent Technology Co, Ltd, dan Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd.

Baca Juga: Lebih dari 40 Negara Prihatian Akan Tindakan Sewenang-wenang China Atas Uighur, Hong Kong, dan Tibet

Departemen Perdagangan mengatakan bahwa secara total mereka menambahkan 34 entitas termasuk beberapa dari Rusia dan Iran.

Kemudian lima entitas lainnya secara langsung mendukung program modernisasi militer China terkait dengan laser dan sistem manajemen pertempuran.

"Departemen Perdagangan tetap berkomitmen kuat untuk mengambil tindakan tegas untuk menargetkan entitas yang memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang atau yang menggunakan teknologi AS untuk mendorong upaya modernisasi militer China yang tidak stabil," kata Gina Raimondo selaku Menteri Perdagangan AS.

Baca Juga: China Diduga Paksa Perempuan Muslim Uighur Lakukan Aborsi untuk Kurangi Populasi Etnis Minoritas

Daftar tersebut juga mencakup delapan entitas untuk memfasilitasi ekspor barang-barang AS ke Iran dan enam entitas untuk keterlibatan dalam pengadaan komponen elektronik asal AS, yang kemungkinan sebagai kelanjutan dari program militer Rusia.

Tindakan tersebut mengikuti keputusan departemen pada bulan lalu untuk menambahkan lima perusahaan lain dan entitas China lainnya ke daftar hitam atas tuduhan kerja paksa di wilayah barat China.

Di sisi lain, China menolak tuduhan genosida dan kerja paksa di Xinjiang dan mengatakan bahwa kebijakannya diperlukan untuk membasmi separatis dan ekstrimis agama yang merencanakan serangan dan menimbulkan ketegangan antara sebagian besar etnis Muslim Uighur dan Han.

Baca Juga: Menyayat Hati, Pengakuan Wanita Muslim Uighur saat Dipaksa Aborsi oleh China

"Pihak China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan China dan menolak upaya AS untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri China," kata Wang Wenbin selaku juru bicara kementerian luar negeri China.

Tindakan terbaru menunjukkan bahwa Presiden Joe Biden memiliki tujuan untuk menekan China atas apa yang dikatakan pemerintah dengan memperburuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk Uighur di Xinjiang.

Ini bukan pertama kalinya pemerintah AS menargetkan perusahaan China yang terkait dengan tuduhan aktivitas pengawasan teknologi tinggi di Xinjiang.

Baca Juga: 'Tampar' Kasus HAM Muslim Uighur, DPR AS Serukan Boikot Olimpiade Beijing 2022

Sebelumnya pada 2019, pemerintahan Trump menambahkan beberapa perusahaan rintisan kecerdasan buatan top China ke daftar hitam ekonominya atas perlakuannya terhadap minoritas Muslim.

Dengan menargetkan 20 biro keamanan publik China dan delapan perusahaan termasuk perusahaan pengawasan video Hikvision (002415.SZ), serta para pemimpin dalam teknologi pengenalan wajah SenseTime Group Ltd dan Megvii Technology Ltd.***

Editor: Elfrida Chania S

Sumber: Reuters


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x