Naftali Bennet Ogah Bertemu Presiden Palestina, 'Ngambek' setelah Israel Dilaporkan ke Pengadilan ICC

- 5 September 2021, 06:59 WIB
Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett (kiri) menolak bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas karena telah menyeret Israel ke ICC dengan tuduhan kejahatan perang.
Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett (kiri) menolak bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas karena telah menyeret Israel ke ICC dengan tuduhan kejahatan perang. /REUTERS

PR BEKASI – Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett mengumumkan pada Jumat, 3 September 2021 bahwa dia tidak ingin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas dalam waktu dekat ini.
 
Menurut Naftali Bennett, hal tersebut urung terjadi karena Mahmoud Abbas telah menyeret Israel ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang.
 
Hal tersebut dikatakan Naftali bennett saat dirinya menjadi pembicara dalam seminar Zoom kepada para pemimpin Konferensi Presiden Organisasi Besar Yahudi Amerika.

Baca Juga: Haikal Hassan Diduga Kirim Uang Donasi Palestina ke Israel, Adam Deni: Duit Orang Banyak Itu Woy! 

"Sebagai seseorang yang berasal dari dunia bisnis, ketika seseorang menuntut saya, saya tidak terlalu baik kepadanya," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Middle East Monitor, Minggu, 5 September 2021.
 
Mengomentari pertemuan antara Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz dan Mahmoud Abbas, Naftali Bennett menekankan bahwa tidak ada terobosan politik yang akan dicapai selama dia menjabat.
 
Dia menegaskan bahwa dia tidak ingin menciptakan ilusi bahwa terobosan politik akan segera terjadi karena ini dapat menimbulkan hal negatif.
 
Naftali Bennett percaya bahwa konflik antara Israel dengan Palestina tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Baca Juga: Adam Deni Ungkap Orang Suruhan Ulama Besar yang Kirim Uang ke Israel: Yuk Klarifikasi, Biar Gak Jadi Fitnah

Namun langkah-langkah tersebut dapat diambil untuk mengurangi ruang lingkup gesekan antara Israel dengan Palestina.
 
Naftali Bennett menjelaskan, langkah tersebut harus berurusan dengan ekonomi dan meningkatkan kehidupan rakyat Palestina.
 
Pada saat yang sama, Naftali Bennett menegaskan bahwa pemerintahnya akan mengambil tindakan untuk menstabilkan daerah tersebut, menghindari pencaplokan wilayah Tepi Barat, dan melakukan pembekuan pemukiman ilegal.
 
Salah satu tujuannya sebagai Perdana Menteri Israel adalah membangun hubungan baik dengan berbagai negara tetangga Israel seperti Yordania dan Mesir.

Baca Juga: Studi Terbaru Israel Ungkap Obat Kolesterol Fenofibrate Dapat Bantu Lawan Virus Covid-19

Mengenai rencana pembukaan kembali Konsulat AS di Yerusalem dan penggusuran keluarga Palestina di Sheikh Jarrah, dia menegaskan bahwa pemerintahnya tidak mencari drama dan berharap untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan tenang.
 
Perlu dicatat bahwa Mahmoud Abbas telah meminta agar ICC membuka penyelidikan atas kejahatan perang Israel yang dilakukan terhadap warga Palestina.
 
Permintaan Mahmoud Abbas tersebut telah disetujui oleh kepala jaksa ICC dan telah diumumkan bahwa dia akan melakukan penyelidikan.
 
Israel sendiri diketahui mendapatkan wilayahnya dengan merebut wilayah milik Palestina sejak 1948.

Baca Juga: Israel Marah Besar, AS Buka Kembali Konsulat di Yerusalem untuk Pulihkan Hubungan dengan Palestina

Saat ini, masih banyak negara dunia, khususnya negara Arab dan negara mayoritas Muslim tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara merdeka karena wilayah yang mereka tinggali merupakan wilayah milik Palestina.
 
Namun, sejak tahun lalu beberapa negara Arab mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan setelah sebelumnya Mesir dan Yordania lebih dulu melakukannya.***

Editor: M Bayu Pratama

Sumber: Middle East Monitor


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x