Network
PR BEKASI - Rapper sekaligus aktivis perempuan Afghanistan Sonita Alizadeh mendesak para pemimpin dunia untuk membela hak-hak perempuan di bawah kekuasaan Taliban.
Sebagaimana diketahui, Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan pada tanggal 15 Agustus 2021 lalu.
Sebelumnya, Taliban berjanji akan memperjuangkan hak-hak perempuan dan lebih moderat dibandingkan saat berkuasa pada tahun 1996-2001 lalu.
Baca Juga: Taliban Minta Duta Besar Afghanistan Diterima PBB, Ingin Diakui Pemerintah Dunia Agar Uang Cair?
Terkait hal tersebut, Sonita Alizadeh meminta pemerintah dunia dan publik agar tidak tertipu dengan janji Taliban.
"Apa yang tersisa dari rakyat kita? Bagaimana nasib perjuangan dan pencapaian selama 20 tahun terakhir? Jangan tertipu oleh topeng yang ditampilkan Taliban di berita," katanya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters.
Dengan kembalinya Taliban berkuasa, sejumlah peraturan yang merugikan kaum perempuan kembali diterapkan.
Baca Juga: Pakistan Khawatir Afghanistan Dilanda Perang Saudara, Taliban Didesak Bentuk Pemerintahan Terbuka
Adapun kebijakan konservatif yang kembali diterapkan adalah perempuan diwajibkan memakai pakaian tertutup, tidak boleh bekerja, harus diam di rumah, dan tidak boleh berolahraga.
Larangan bekerja untuk perempuan ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh senior Taliban, Waheedullah Hashimi
"Kami telah berjuang selama hampir 40 tahun untuk membawa sistem hukum syariah ke Afghanistan.
Baca Juga: Aktivis Perempuan Afghanistan Ungkap Kekecewaan pada Taliban Soal Hak Perempuan di Sidang Umum PBB
"Syariah tidak mengizinkan laki-laki dan perempuan berkumpul dan duduk bersama di bawah satu atap," katanya.
Sementara itu, larangan perempuan berolah aga disampaikan oleh Wakil kepala komisi budaya Taliban Ahmadullah Wasiq.
"Islam dan Imarah Islam tidak mengizinkan perempuan bermain kriket atau olahraga yang membuat mereka terekspos," tuturnya.
Baca Juga: Taliban: Perempuan Afghanistan Harus Tunggu Lebih Lama Untuk Kembali ke Sekolah
Kemudian, Menteri Pendidikan Taliban Abdul Baqi Haqqani tidak menyebutkan hak-hak pendidikan bagi kaum perempuan.
"Semua guru dan siswa laki-laki harus menghadiri lembaga pendidikan mereka," katanya.
Menurut informasi yang diperoleh, Taliban dilaporkan telah menghapus Kementerian Perempuan di Afghanistan.
Taliban mengganti fungsi Kementerian Perempuan dengan Kementerian Amar Ma'ruf Nahi Munkar.***
