Network
Pejabat pemerintah di Eropa dan Inggris juga mengeluarkan pernyataan mendukung hampir serupa dengan yang dilakukan oleh pihak AS.
"Setiap upaya untuk memberlakukan UU keamanan nasional yang tidak mencerminkan kehendak rakyat Hong Kong akan sangat mengganggu stabilitas dan akan mendapat kecaman keras dari AS dan komunitas internasional," kata Morgan Ortagus.
Pengumuman Beijing diduga mencoba untuk menghindari legislatif Hong Kong yang mana menunjukkan rasa tidak hormat yang penuh terhadap supremasi hukum.
Pernyataan Departemen Luar Negeri AS datang setelah Presiden AS, Donald Trump menjanjikan tanggapan yang kuat dari pemerintahnya jika Tiongkok menindaklanjuti proposal tersebut.
Baca Juga: Dokter AS Sebut Karantina Tidak Diperlukan karena Virus Corona Tidak Mematikan, Simak Faktanya
"Jika itu terjadi, kami akan mengatasi masalah itu dengan sangat kuat," kata Donald Trump kepada wartawan di Gedung Putih.
Kemarahan atas usulan Beijing sangat gamblang terlihat di Capitol Hill, tempat anggota parlemen kedua partai tahun lalu bersatu dengan suara bulat untuk segera meloloskan undang-undang yang meningkatkan pegawasan AS tentang masalah-masalah di Hong Kong.
Morgan Ortagus tidak membahas apakah undang-undang yang diusulkan - jika akhirnya disahkan - akan berarti bahwa Hong Kong tidak lagi dapat menikmati otonomi yang cukup untuk membenarkan perlakuan yang berbeda dari kota Tiongkok lainnya.
Baca Juga: Hadapi Kejuaraan MTQ Internasional 2021, Qari Asal Riau Jadi Perwakilan Indonesia
Tetapi perkembangan itu semua pasti akan dibahas dalam penentuan Departemen Luar Negeri mendatang, mengingat pengumuman Menteri Luar Negeri Mike Pompeo awal Mei ini.
