Network
PR BEKASI – Partai politik Palestina yang berseberangan bersatu untuk memulihkan persatuan dan perpecahan di Jalur Gaza dan Tepi Barat setelah beberapa negara Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Para menteri luar negeri Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain pada Selasa, 15 September 2020, akan menandatangani perjanjian dengan Israel di Gedung Putih untuk menjalin hubungan penuh yang melanggar Prakarsa Perdamaian Arab.
Langkah tersebut merupakan ancaman bagi tuntutan lama Arab agar Israel mengakhiri pendudukan selama puluhan tahun dan menyetujui solusi dua negara dengan Palestina.
Baca Juga: Informasi Harga Kebutuhan Pokok Jawa Barat Hari Ini, Selasa, 15 September 2020
Pada hari Sabtu, 12 September 2020, Palestina yang dipimpin oleh Hamas dan Fatah menyetujui "kepemimpinan lapangan yang bersatu" yang terdiri dari semua faksi yang akan memimpin "perlawanan rakyat yang komprehensif" terhadap pendudukan Israel.
Bertepatan dengan penandatanganan kesepakatan tersebut, warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat merencanakan demonstrasi "besar-besaran, dan protes lainnya diperkirakan terjadi di luar kedutaan besar Israel, Amerika Serikat (AS), UEA, dan Bahrain di seluruh dunia.
Pembentukan kelompok kepemimpinan bersama dan kemajuan dalam pembicaraan persatuan intra-Palestina ini terjadi setelah pertemuan pada 3 September yang diadakan di Ramallah, Tepi Barat dan Beirut, Lebanon
Baca Juga: Hampir Saja Tewas, Laki-Laki Ini Nekat Masukkan Belut Hidup ke Duburnya untuk Hilangkan Sembelit
Hal ini telah lama ditunggu oleh Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, Ismail Haniya dari Hamas, kepala Jihad Islam Ziyad al-Nakhala, dan para pemimpin dari berbagai partai politik Palestina lainnya.
