Tak Terima Sikap Bahrain dan UEA, Qatar: Ini Bukan Solusi untuk Kemerdekaan Palestina

- 16 September 2020, 06:12 WIB
Pemandangan ibu kota negara Qatar, Doha dari Teluk Arab.
Pemandangan ibu kota negara Qatar, Doha dari Teluk Arab. /Pexels

PR BEKASI – Qatar mengatakan normalisasi hubungan dengan Israel bukan solusi untuk meredakan konflik  Israel-Palestina.
 
Seorang pejabat Qatar mengatakan, Doha tidak akan mengikuti jejak Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain untuk membangun hubungan diplomatik dengan negara berpaham Zionis tersebut.
 
"Kami tidak berpikir bahwa normalisasi adalah inti dari konflik ini dan karenanya tidak bisa menjadi solusi untuk membebaskan Palestina," kata Lolwah al-Khater, juru bicara kementerian luar negeri Qatar pada Senin, 14 September 2020 dalam sebuah wawancara.

Baca Juga: Dinilai Berbahaya dan Melanggar Hak, Pemerintah Akan Hapus Perkawinan Anak dan Sunat Perempuan

"Inti dari konflik ini adalah tentang kondisi memprihatinkan yang dialami oleh masyarakat Palestina sebagai orang tanpa negara, yang hidup di bawah pendudukan," katanya.
 
Pernyataan Al-Khater keluar menjelang Bahrain dan UEA menandatangani kesepakatan normalisasi mereka dengan Israel dalam sebuah upacara yang dijadwalkan di Gedung Putih pada Selasa, 15 September 2020 malam.
 
Kesepakatan itu akan menormalkan hubungan diplomatik, komersial, keamanan, dan lainnya antara Israel dan negara-negara Arab.
 
Warga Palestina telah mengecam kesepakatan itu sebagai pengkhianatan besar oleh negara-negara Arab yang semakin merusak upaya mereka untuk mencapai kemerdekaan Palestina.

Baca Juga: Polisi Terbitkan Aturan Pam Swakarsa, KontraS: Akan Ada Potensi Ormas Boleh Gunakan Kekerasan

Kepemimpinan Palestina menginginkan negara mereka merdeka berdasarkan perbatasan de facto sebelum perang 1967, ketika Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza dan kemudian mencaplok Yerusalem Timur.
 
Dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs berita Al Jazeera, negara-negara Arab diketahui telah lama menyerukan penarikan Israel dari tanah yang diduduki secara ilegal.
 
Mereka menginginkan solusi yang adil bagi Palestina dan penyelesaian yang mengarah pada pembentukan negara Palestina yang layak dan merdeka sebagai imbalan untuk menjalin hubungan dengannya.
 
Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pada awal bulan ini mengatakan kepada penasehat Gedung Putih, Jared Kushner bahwa Doha mendukung solusi dua negara, dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina untuk mengakhiri konflik dengan Israel.

Baca Juga: Belum Ada Tanda Pandemi Berakhir, Fachrul Razi: Kemenag Akan Anggarkan 3 Triliun untuk Mitigasi

Dalam wawancaranya, al-Khater juga menyarankan bahwa mungkin akan segera ada kemajuan untuk mengakhiri boikot Qatar selama tiga tahun oleh beberapa negara Arab.
 
Arab Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar pada 5 Juni 2017 serta memberlakukan blokade laut, darat, dan udara karena Doha diklaim mendukung "terorisme" dan terlalu dekat dengan Iran.
 
Qatar secara konsisten menolak klaim tersebut dan mengatakan "tidak ada pembenaran yang sah" untuk memutuskan sebuah hubungan.
 
Keretakan tersebut telah membuat frustrasi upaya Presiden Donald Trump untuk membentuk front persatuan melawan Iran di Teluk dan babak baru mediasi yang dipimpin AS yang diluncurkan dua bulan lalu.

Baca Juga: Belum Ada Tanda Pandemi Berakhir, Fachrul Razi: Kemenag Akan Anggarkan 3 Triliun untuk Mitigasi 

"Upaya yang didukung oleh Kuwait, belum mencapai titik kritis. Dalam beberapa bulan terakhir, ada pesan dan utusan bolak-balik," kata al-Khater.
 
"Masih sangat dini untuk membicarakan tentang terobosan nyata, tetapi beberapa minggu mendatang mungkin akan mengungkapkan sesuatu yang baru," sambungnya tanpa memberikan rincian lebih lanjut terkait kemungkinan ke depan.
 
Negosiasi telah melampaui 13 tuntutan yang diajukan negara-negara yang memboikot sejak awal sebagai dasar untuk resolusi apa pun, katanya.
 
Daftar teratas adalah penurunan hubungan diplomatik dengan Iran, tetapi itu juga termasuk penghentian kerja sama militer dengan Turki dan penutupan jaringan kantor berita Al Jazeera.

Halaman:

Editor: M Bayu Pratama

Sumber: Al Jazeera


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x