Masih di Bawah 'Jajahan' Prancis, Wilayah yang Banyak Dihuni Keturunan Indonesia Tolak Merdeka

PR BEKASI – Masyarakat Kaledonia Baru, sebuah wilayah kepulauan di Samudra Pasifik telah menolak kemerdekaan dari Prancis dalam referendum kedua yang diselenggarakan beberapa waktu lalu.
 
Dengan semua surat suara yang dihitung dari 304 TPS di wilayah itu, suara "Tidak" pada Minggu, 4 Oktober 2020 menang dengan 53,26 persen.
 
Jumlah pemilih dilaporkan sangat tinggi di referendum kemerdekaan kedua, yaitu sekitar 80 persen dari 180.000 warga Kaledonia Baru yang berhak memilih.
 
Dengan menolak kemerdekaan, wilayah berpenduduk 273.000 orang itu akan menyimpan banyak subsidi dari Prancis, yang menyediakan 1,5 miliar dolar atau sekitar Rp22 miliar dalam bentuk dukungan keuangan setiap tahun.

Baca Juga: Bagikan Kisahnya Tangani Pasien, Dokter Wisma Atlet Ungkap Rahasia Agar Cepat Sembuh dari Covid-19 

Presiden Prancis, Emmanuel Macron menyambut baik hasil referendum tersebut dengan rasa syukur yang amat dalam.

"Masyarakat telah menyuarakan suara mereka. Mereka mengonfirmasi harapan mereka agar Kaledonia Baru tetap bersama Prancis. Sebagai kepala negara, saya menghormati kepercayaan yang ditunjukan mereka dengan rasa syukur yang dalam," kata Macron.
 
Ini adalah kali kedua Kaledonia Baru mengadakan referendum semacam itu, setelah dua tahun lalu hampir 57 persen pemilih di wilayah yang mayoritas dihuni oleh ras Melanesia tersebut juga menolak kemerdekaan.
 
Referendum ketiga dimungkinkan akan diadakan pada 2022 jika sepertiga dari majelis lokal memberikan suara mendukung.

Baca Juga: Tujuh Bulan Covid-19 di Indonesia, P2PTM Kemenkes RI Berikan Tips Kelola Stres

Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs berita Al Jazeera, Kaledonia Baru dijajah oleh Prancis sejak pertengahan abad ke-19.
 
Saat ini wilayah itu telah mendapatkan status otonomi yang lebih besar serta hak untuk melaksanakan tiga referendum mengenai status politiknya di bawah Perjanjian Noumea, yang ditandatangani antara pemimpin Prancis dan lokal pada 1998.
 
Perjanjian tersebut mengikuti kesepakatan damai 1988 yang mengakhiri konflik selama beberapa dekade antara masyarakat Pribumi Kanak dan keturunan pemukim Eropa yang dikenal sebagai Caldoches.
 
Terlepas dari janji Perjanjian Noumea tentang "takdir bersama" untuk semua warga, Suku Kanak yang terdiri dari sekitar 39 persen populasi, masih mengalami tingkat pengangguran dan kemiskinan yang lebih tinggi serta prestasi yang lebih rendah di pendidikan tinggi.

Baca Juga: TNI Rayakan HUT ke-75, Pengamat Militer: Kuasai Senjata Biologi dan Pertahanan Negara

Seperti diketahui, wilayah yang letaknya berseberangan dengan Papua Nugini itu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia khususnya suku Jawa.
 
Hal ini karena sebanyak 1,4 persen populasi di Kaledonia Baru merupakan keturunan Indonesia, tepatnya orang Jawa.
 
Masyarakat keturunan Indonesia diketahui merupakan satu populasi Asia tertua dan terbesar di Kaledonia Baru.
 
Masyarakat keturunan Indonesia di sini berjumlah 7.000 orang dari total 220 ribu jumlah penduduk Kaledonia Baru.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Film Terbaru di Iflix yang Bisa Kamu Tonton di Rumah