Network
PR BEKASI - Ribuan orang termasuk siswa sekolah menengah berkumpul di ibu kota Thailand, Bangkok pada Kamis, 15 Oktober 2020 menentang larangan yang diumumkan Pemerintah sebagai bagian dari tindakan keras terhadap protes pro-demokrasi.
Perdana Menteri Thailand mengumumkan keadaan darurat yang terjadi di Ibu kota semalaman.
Dikabarkan, polisi menangkap lebih dari 20 orang, termasuk pemimpin mahasiswa terkemuka yang menyerukan reformasi monarki.
Pada Kamis sore, kerumunan orang berkumpul di salah satu persimpangan tersibuk di kota itu, Ratchaprasong, mereka meneriakkan "bebaskan teman-teman kami" dan menyebut polisi sebagai "budak kediktatoran".
Baca Juga: Gagal Berlaga di GP Aragon karena Covid-19, Valentino Rossi: Padahal Saya Taat Protokol, Saya Marah
Di bawah tindakan darurat, pertemuan lima orang atau lebih telah dilarang, seperti halnya publikasi berita atau informasi online yang dapat menimbulkan ketakutan atau mempengaruhi keamanan nasional.
Hal ini menyusul unjuk rasa besar pada Rabu, 14 Oktober 2020, Para demonstran menyerukan agar anggaran kerajaan dikurangi dan dana pribadi raja dipisahkan dari aset mahkota.
Kemudian, mereka juga menyerukan penghapusan undang-undang yang melarang kritik terhadap reformasi monarki.
Pada Kamis pagi, polisi anti-huru hara mendatangi pengunjuk rasa di luar Gedung Pemerintah, tempat mereka bermalam untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-cha.
