Network
Meskipun tugas dan wewenang pj serupa dengan kepala daerah definitif namun tidak bisa setuntas kepala daerah definitif.
Baca Juga: Jadi Hobi Baru Saat PSBB, Penjual Sepeda Alami Kenaikan Penjualan Hingga 100 Persen
Kendati demikian, lanjut Dani melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini tentu harus diiringi dengan bagaimana cara meminimalisasi risiko penularan Covid-19. Salah satu caranya yakni dengan anggaran yang lebih banyak.
Karena menurutnya, panitia harus membeli banyak alat pelindung diri untuk petugas di lapangan. Belum lagi membeli alat atau fasilitas yang dibutuhkan seperti disinfektan, sabun cuci tangan, dan alat-alat lainnya.
Selain itu, masa kerja petugas seperti KPPS dipastikan lebih lama, bahkan jam kerjanya diperpanjang, karena TPS-nya menjadi lebih sedikit.
Baca Juga: Gunakan Radar Penembus Tanah, Arkeolog Temukan Kota Romawi Kuno Berusia 2.000 Tahun Lebih
jika tidak, TPS-nya diperbanyak hal ini lantaran harus tetap menjaga protokol kesehatan.
"Dengan kebutuhan-kebutuhan itu, pastinya dana yang dibutuhkan lebih banyak. Sebagai ilustrasi, yang sudah berhasil melaksanakan pemilu di tengah pandemi Korea Selatan. Tapi anggarannya sampai 4 kali lipat dari pemilu pada situasi normal," tutur Dani.
Ia menilai baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada, dananya sangat terbatas, karena selama ini anggaran banyak digunakan untuk penanganan Covid-19.
Baca Juga: Kenali Ciri Telur Infertil yang Bisa Dilihat Saat Masih Bertransaksi dengan Penjual
