Network
PR BEKASI – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang membahas kontroversi Omnibus Law.
Ia menilai peryataan Jokowi tak menjawab permasalahan. Dirinya pun bertanya-tanya apakah Jokowi sudah membaca seluruhnya UU Omnibus Law yang baru disahkan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.
"Terlihat Pak Jokowi tidak menjawab permasalahan. Saya jadi bertanya-tanya Pak Jokowi sudah baca atau belum?,” tulis Mardani Ali Sera lewat jejaring Twitter pribadinya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI pada Sabtu, 10 Oktober 2020.
Mardani juga menyampaikan berbahaya UU Cipta Kerja jika diterapkan nantinya. Pasalnya, ada beberapa kerugian yang ditimbulkan akibat diberlakukannya UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Bosan dengan Panggilan Zoom, Sebuah Perusahaan di Los Angeles Tawarkan Mesin Hologram
"UU Omnibus Law ini memberikan banyak sekali pengaturan detail kepada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Ini berbahaya karena bisa banyak muncul kepentingan. Apalagi sekarang oposisi tidak kuat," ujar Mardani Ali Sera.
Lebih lanjut lagi, Mardani menyinggung UU Cipta Kerja ini dianggap menyalahi amanah konstitusi. Sebab adanya Omnibus Law ini dapat mengubah marwah pemerintahan dari desentralisasi menjadi sentralisasi.
"UU Omnibus Law menguatkan sentralisasi kekuasaan ke Pemerintah Pusat. Padahal amanah konstitusi adalah desentralisasi, otonomi daerah. Ada banyak izin yang ditarik ke pusat," ucapnya.
Anggota Komisi II DPR ini pun menuturkan bahwa hal tersebut amat berbahaya lantaran yang lebih paham dengan daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri.
