PR BEKASI - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menceritakan alasan dirinya menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang 5 Maret 2021.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan Partai Demokrat serta bangsa dari kehancuran.
Menurutnya, sebelum dirinya menjadi Ketua Umum versi KLB di dalam tubuh Partai Demokrat terjadi sebuah pertarungan ideologis yang kuat jelang Pemilu 2024 yang menjadi ancaman cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.
"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekadar menyelamatkan bangsa dan negara," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari unggahan akun Instagram @dr_moeldoko, Senin, 29 Maret 2021.
Baca Juga: Kilang Balongan Indramayu Terbakar, Pertamina Pastikan Pasokan BBM ke Masyarakat Tetap Normal
Baca Juga: Kebakaran Balongan Pertamina Indramayu Diduga Akibat Bocor, Warga Harapkan Penanganan Segera
Baca Juga: Akui Heran Jokowi Masih 'Pelihara' Mahfud MD jadi Menteri, Amien Rais: Dia Selalu Buat Ruwet
Dirinya mantap mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari jabatan ketua umum karena menurutnya arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Partai Demokrat sehingga harus dikembalikan seperti semula.
"Untuk itu, semua berujung kepada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat," katanya.
Dalam kesempatan itu, Moeldoko mengatakan dirinya tidak perlu meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keputusannya menerima tawaran sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
"Terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden," katanya.
Dirinya juga mengaku telah khilaf sebagai seorang manusia karena tidak memberi tahu istri dan keluarga atas keputusan yang diambilnya tersebut.
Tak sampai disitu, Moeldoko juga mengatakan melakukan hal tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden untuk persolan ini," katanya.
Baca Juga: Informasi Pemadaman Listrik Sementara di Bekasi Hari Ini, Senin, 29 Maret 2021
Terkait unggahannya itu, Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat Ardy Mbalembout mengatakan upaya menyelamatkan bangsa tidak dapat dilakukan dengan terlibat kegiatan KLB yang ilegal.
"Kalau ingin menyelamatkan bangsa dan negara bukan kemudian jadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara ilegal," katanya
Ia juga mengomentari pernyataan Moeldoko yang mengatakan ada "pertarungan ideologi" di internal Partai Demokrat.
Menurut Ardy Mbalembout, perbedaan sikap dan pendapat tidak menunjukkan ada pertarungan ideologis dalam tubuh partai.
"Perbedaan itu berkah bagi kader Demokrat, karena (kami) sama-sama mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kami dalam berorganisasi, berbangsa, dan bernegara," katanya.
Dalam pesan tertulis yang sama, pengurus pusat Partai Demokrat juga mengingatkan Moeldoko bahwa ia dipilih dalam pertemuan ilegal karena melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai serta Undang-Undang Partai Politik.
Pengurus pusat Partai Demokrat menegaskan kongres yang sah telah berlangsung pada Maret 2020 dan hasilnya telah disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia.***