PR BEKASI – Beredar kabar bahwa puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk di dalamnya penyidik senior seperti Novel Baswedan terancam dipecat karena tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Diketahui, tes tersebut dilakukan sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai amanat Undang-Undang (UU) KPK yang baru.
Menanggapi kabar yang beredar itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meyakini bahwa KPK dapat menjalankan amanat UU dalam melaksanakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: Hendri Satrio Penasaran Jika BPIP Diuji Tes Wawasan Kebangsaan: Penasaran Tingkat Kesulitannya
“Saya sudah cek langsung ke KPK tentang hal ini, yang memang terus terang bila dilihat dari luar memang janggal. Namun setelah mendalami, saya rasa KPK dan pimpinan murni hanya menjalankan amanat undang-undang," kata Ahmad Sahroni, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara pada Rabu, 5 Mei 2021.
Politisi Partai NasDem itu menegaskan bahwa dalam hal ini KPK hanya menjalankan mekanismenya saja, apabila tidak dijalankan maka akan menjadi kasus baru lagi yang artinya KPK justru dinilai telah melanggar UU.
Karena menurutnya, dalam menjalankan TWK terhadap para karyawannya, KPK tidak berdiri sendiri melainkan bekerja sama dengan lembaga negara lain.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Foto Sajadah Utuh Diklaim Sebagai Temuan dari KRI Nanggala, Ini Faktanya
“Yang menjalankan TWK bukan KPK namun lembaga kepegawaian negara yakni BKN dengan bekerja sama dengan BIN, BAIS-TNI, BNPT,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata Ahmad Sahroni bahwa apabila isu TWK ini berdampak kepada kepercayaan publik terhadap kinerja KPK, maka sebaiknya BKN membuka hasil tes tersebut ke publik terkait hasil penilaian para pegawai KPK secara terang benderang.
“Langkah ini dilakukan agar masyarakat paham mana yang benar dan mana yang salah,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H Harefa mengatakan bahwa hasil asesmen TWK tersebut masih disegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam hal ini, KPK akan segera mengumumkan hasil TWK pegawainya dalam proses alih status menjadi ASN sebagai bentuk transparansi.
"Akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK," ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa KPK telah menerima hasil TWK tersebut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertempat di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), pada Selasa, 27 April 2021.
Hasil tersebut merupakan penilaian dari 1.349 pegawai KPK yang telah mengikuti tes yang merupakan syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.
Menurutnya, hal itu sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.***