PR BEKASI - Pakar hukum Tata Negara Refly Harun baru-baru ini menanggapi aksi dari Ketua DPR RI Puan Maharani dalam membagikan sembako.
Aksi pembagian sembako yang dilakukan Puan Maharani memang tak sepenuhnya salah, namun Refly Harun langsung menyoroti kantong yang digunakan dalam aksi sosial tersebut.
Pasalnya, Refly merasa terganggu karena kantong yang digunakan untuk membagikan sembako bergambar Puan Maharani.
Sang pakar menilai aksi pembagian sembako dengan menampilkan wajah tokoh politisi, adalah budaya yang sudah menjamur di Indonesia.
Baca Juga: Mendadak Jadi Musuh Masyarakat, Sunan Kalijaga Sampai Minta Aparat Berjaga di Depan Rumahnya
Kendati demikian, aksi tersebut dinilai akan bertentangan dengan hukum ketika dilakukan sebelum pemilu.
Dalam artikel yang dirilis Pikiran-Rakyat.com dengan judul Refly Harun Sebut Sembako Bergambar Puan Maharani Kampanye Terang-terangan: Tidak Mendidik, secara pribadi Refly Harun mengakui aksi politik uang seperti itu memiliki dampak yang tidak baik untuk masyarakat.
"Tapi kalau sembako dibagikan sekarang nggak masalah karena memang belum musim kampanye," katanya, dikutip dari Youtube Refly Harun pada Jumat, 24 Desember 2021.
Menurut Refly, politik uang hanya seolah dididik agar memilih berdasarkan bantuan yang diberikan oleh para calon, dia pun mengusulkan untuk bantuan ditempatkan ke satu tempat, contohnya Kementerian Sosial.
Baca Juga: Nino Sukses Pancing Amarah Andin Gara-gara Reyna, Bocoran Ikatan Cinta 25 Desember 2021
Lalu Kementerian Sosial pula yang membagikan, hal itu guna bantuan yang dibagikan pada masyarakat tidak tumpang tindih dengan yang dari negara.
"Tapi pasti nggak mau karena maksudnya adalah memang berkampanye," tuturnya.
Namun, pembagian sembako bergambar Puan Maharani ini juga tidak dapat dikatakan sebagai kampanye terselubung, karena ini terang-terangan, walau tidak disebutkan secara jelas.
Refly Harun mempertanyakan kenapa sembako tersebut harus menggunakan wadah atau tas yang bergambar Puan Maharani, dan disebutkan kalau itu dari Ketua DPR ini.
Padahal, dia melanjutkan, secara de facto sumbangan tersebut diberikan oleh anggota DPR yang dipilih rakyat di daerah tersebut.
Akan tetapi, Refly Harun mengatakan sebagai orang luar hanya dapat memberikan kritik pada kebijakan partai yang sudah ditetapkan.
"Toh masyarakat juga merasakan akhirnya mendapatkan sembako juga beras premium, walaupun sekali lagi tetap tidak mendidik kalau menurut saya," ucapnya.
"Karena biasanya akhirnya masyarakat hanya akan berpikir bahwa, konkrit itu kalau mereka langsung dikasih sumbangan," sambungnya.
Sementara sumbangan yang diberikan ini bisa saja tumpang tindih dengan program-program negara, tetapi hal terpenting adalah fenomena seperti ini memang terjadi dan ada.
"Tidak boleh kita nafikan begitu saja," pungkasnya.*** (Pikiran Rakyat/Aliyah Bajrie)