PR BEKASI - Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin melalui Juru Bicara Masduki Baidlowi memberikan tanggapan terhadap kekhawatiran sebagian masyarakat mengenai proses sertifikasi halal vaksin COVID-19 dapat menghambat kecepatan produksi dan distribusi vaksin, sehingga memperlambat penanganan pandemi.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Ma’ruf Amin terus memastikan agar hal yang dikhawatirkan masyarakat tersebut tidak terjadi.
Masduki mengatakan, Wapres memimpin rapat yang dihadiri Direksi Bio Farma, Wakil Menag, Kepala BPJPH Kemenag, Staf Khusus Meneg BUMN, Direktur LPPOM MUI, Sekretaris Komisi Fatwa MUI pada Kamis, 27 Agustus 2020.
Baca Juga: Lakukan Kontak dengan Novel Baswedan, Seluruh Dewan Pengawas Dipastikan Negatif Covid-19
"Dalam rapat itu, Wapres minta semua stakeholders sertifikasi halal (BPJPH, LPPOM, Komisi Fatwa) proaktif menjemput bola, bukan pasif menunggu bola," kata Masduki dalam keterangan resmi pada Senin, 31 Agustus 2020.
Langkah tersebut untuk memastikan vaksin COVID-19 yang sedang diuji klinis Bio Farma, benar-benar memenuhi standar halal dengan proses yang cepat dan akurat.
"Wapres menekankan, proses pemeriksaan pemenuhan standar halal vaksin harus berjalan seiring dengan tahapan uji klinis dan produksi, sehingga tidak mengganggu jadwal vaksinasi," ucap Masduki.
Baca Juga: Militer Tiongkok Bikin Ulah Lagi, Terobos Wilayah India Hingga Kembali Timbulkan Bentrok
Menurut Masduki, digelarnya rapat yang melibatkan berbagai stakeholders halal itu sendiri memperlihatkan langkah antisipatif Wapres, agar kekhawatiran bahwa sertifikasi halal akan menghambat jadwal vaksinasi tidak terjadi.
Ia menambahkan, selain memastikan proses halal tidak menghambat uji klinis, produksi, dan distribusi vaksin, Wapres juga memastikan, vaksin yang beredar jangan sampai belum bersertifikat halal.
“Hal itu bisa menimbulkan gejolak di masyarakat yang concern pada status halal vaksin. Pesan Wapres, jangan sampai problem pandemi ini diperkeruh oleh polemik kehalalan vaksin," paparnya.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Rp500.000 Cair Tunai, Kemensos: Jangan Dibelikan Rokok!
Dikatakannya, ketika dilaporkan bahwa ada juga rencana pembelian vaksin dari Uni Emirat Arab, Ma’ruf Amin menuturkan agar status halal vaksin itu dimonitor BPJHP, LPPOM, dan Komisi Fatwa.
"Jangan sampai, sudah dipesan dalam jumlah besar, tapi status halalnya masih diperdebatkan. Bahwa itu diproduksi di Arab, tidak cukup menjadi dalil, statusnya telah memenuhi standar halal," kata Masduki.
Komisi Fatwa MUI menindaklanjuti arahan Ma’ruf Amin tentang perlunya kecepatan dalam pemenuhan standar halal vaksin, dengan menyiapkan tim pendampingan bagi Bio Farma untuk pemeriksaan terpenuhinya standar halal produk.
Baca Juga: La Liga Dukung Keputusan Barcelona Tolak Kepergian Messi, Klub Peminat Harus Berurusan dengan Hukum
"Dalam rapat tersebut, Bio Farma juga memastikan komitmen kuat untuk memenuhi standar halal dan mengikuti mekanisme sertifikasi halal yang berlaku. Jadi, tidak benar, anggapan di sebagian masyarakat, bahwa Bio Farma berjalan sendiri dalam pemenuhan standar halal vaksin," ucapnya.
"Pada akhirnya, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap sistem jaminan produk halal yang diberlakukan pada vaksin COVID-19. Baik aspek validitas pemenuhan standar halalnya, maupun aspek kecepatan prosesnya," ucap Masduki.***