PR BEKASI - Gerakan Mahasiswa Jakarta Raya (Gema-Jak) menggelar aksi demo di depan Polda Metro Jaya pada Jumat, 27 November 2020 yang menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk bertanggung jawab dalam pelanggaran protokol kesehatan
Pakar hukum tata negara Refly Harun pun merasa aneh, kenapa jika berbicara tentang sosok Anies Baswedan di Tanah Air, selalu menuai pro dan kontra.
Padahal menurut Refly, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada tahun 2016 dan 2017 merupakan pionir dari gerakan GNPF fatwa ulama tapi orang-orang seolah tidak mempermasalahkannya.
Baca Juga: Ikut Joget dan Pasang Bendera Parpol, Kepala Sekolah SD di Riau Dijatuhi Hukuman Empat Bulan Penjara
"Sebagai ketua MUI waktu itu kan Ma'ruf Amin juga yang justru mempelopori untuk memperkarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan menjadi ahli kalau tidak salah di persidangan yang memberatkan Ahok," ucapnya.
Tapi memang saat ini, tutur Refly Harun, MUI telah berada di pihak yang memihak kepada pemerintahan karena Ma'ruf Amin telah menjadi Wakil Presiden RI.
"Inilah yang namanya politik ya, tidak ada makan siang gratis," ungkapnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Senin 30 November 2020.
Soal korupsi, menurut Refly Harun, memang siapa pun yang melakukan tindak pidana korupsi harus segera diproses baik itu oleh kepolisian, kejaksaan atau KPK.
Baca Juga: Kutuk Aksi Keji Ali Kalora di Sigi, Alissa Wahid: Jangan Jadikan Islam sebagai Tameng Terorisme
Editor: M Bayu Pratama
Sumber: YouTube Refly Harun