Hukum Kepemilikan Lahan Markaz Syariah, Mahfud MD: Yang Diperoleh Sah, Tidak Bisa Diambil Sepihak

- 29 Desember 2020, 19:22 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD.
Menko Polhukam Mahfud MD. /Humas Kemenko Polhukam

PR BEKASI - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan masalah kepemilikan tanah seluas kurang lebih 30.91 hektar di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat harus segera diselesaikan.

"Saya mengatakan bahwa masalah hukumnya harus diselesaikan dulu, apakah tanah milik negara atau bukan," kata Mahfud MD.

Mahfud MD mengungkap, penyelesaian hukum sengketa lahan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kementerian BUMN.

Baca Juga: Elektabilitas Prabowo Masih Teratas, Disusul Ketat oleh Ganjar dan Ridwan Kamil di Bawahnya

"Selesaikan dulu hukum kepemilikannya dengan Kemen Agraria-TR dan BUMN," ujar Mahfud MD.

Mahfud MD juga menyatakan, apabila tanah diperoleh pengurus Pesantren Markaz Syariah dan Habib Rizieq melalui cara yang sah tidak bisa diambil secara sepihak.

"Pasalnya, yang sudah diperoleh secara sah pada masa lalu itu sekarang tidak bisa diambil secara sepihak. Kalau diperoleh tidak secara sah, relatif gampang menyelesaikannya," ucap Mahfud MD dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Selasa, 29 Desember 2020.

Baca Juga: Simak Daftar Jalanan di Jakarta yang Akan Ditutup Total pada Malam Tahun Baru 2021

Menurut Mahfud MD, jika tanah terbukti secara hukum merupakan milik negara, tanah tersebut bisa diusulkan untuk dijadikan pondok pesantren bersama.

Halaman:

Editor: Ikbal Tawakal


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

Pikiran Rakyat Media Network

x