Network
PR BEKASI - Front Pembela Islam (FPI) telah resmi dibubarkan oleh pemerintah pada Rabu, 30 Desember 2020 lalu.
FPI juga telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan lembaga.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan FPI, karena FPI tak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.
Baca Juga: Soal Maklumat Kapolri, Refly Harun: Seharusnya Hanya Dikaitkan ke FPI dan Tak Berlaku untuk Jurnalis
Namun, sampai saat ini masih ada sejumlah pihak yang merasa keberatan dengan pembubaran FPI, bahkan muncul sejumlah selentingan negatif yang menyebut bahwa pemerintahan saat ini anti-Islam.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Marsudi Syuhud menegaskan bahwa pemerintah tidak anti-Islam, meski telah membubarkan FPI.
"Kalau anti-Islam, organisasi-organisasi lainnya ya tidak akan ada. Kan masih banyak organisasi, ada 80-an organisasi Islam masih tetap jalan," kata Marsudi Syuhud di Jakarta, Minggu, 3 Januari 2020, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Maklumat Kapolri Berisi Ancaman tentang FPI, Rocky Gerung: Itu Keliru, Harusnya Mahfud MD Tegur!
Menurutnya, FPI dibubarkan pemerintah karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ormas. Di sisi lain, dia menyatakan seandainya FPI mempunyai kedudukan hukum, dia yakin FPI tidak akan sampai dibubarkan.
