Network
"Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan," kata Hasto Kristiyanto.
Hal itu sesuai dengan ungkapan Ribka yang mengkritik adanya perbedaan harga berdasarkan lama waktu hasil pemeriksaan, semakin cepat ingin mendapat hasil pemeriksaan, maka harga akan lebih mahal.
Baca Juga: Ariel Noah dan Risa Saraswati Dipastikan Ikut Divaksinasi Covid-19 di RSKIA Kota Bandung
"Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar," ujarnya.
"Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," sambungnya.
Karena itu menurutnya, ditegaskan bahwa vaksinasi sebagai sesuatu yang penting merupakan bagian dari sikap partai. Karena itu ia memastikan sikap frasi PDIP di DPR RI yaitu mendukung.
Baca Juga: Pembangunan Pembangkit Listrik Akan Dikurangi, Kementerian ESDM: Berkaca di 2020 Akibat Covid-19
Sementara terkait kritik pelayanan publik agar tidak dikomersialkan, dikatakan Hasto, hal itu sudah seharusnya menjadi bagian dari fungsi DPR dalam hal pengawasan.
"Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung," kata Hasto Kristiyanto.
"Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan," sambungnya.
