PDIP Klarifikasi Sikap Politisinya yang Tolak Vaksin, Refly Harun: Ini Kan Upaya Untuk Memaksakan

- 14 Januari 2021, 10:00 WIB
Pakar hukum tata negara Refly Harun yang setuju dengan klarifikasi PDIP terhadap sikap politisnya.
Pakar hukum tata negara Refly Harun yang setuju dengan klarifikasi PDIP terhadap sikap politisnya. /Instagram.com/@reflyharun/

Baca Juga: 'Hajar' Donald Trump Dua Kali, Ketua Parlemen AS: Tak Ada Seorang pun yang Tak Tersentuh Hukum

"Ini yang harus ditangkap oleh pemerintah agar jangan apa-apa pemerintah bicara tentang pendekatan pidana, atau pendekatan denda, toh rakyat ingin dilindungi oleh negara, bukan diancam oleh negara," tutupnya.

Hasto sebelumnya juga mengatakan, Ribka dalam pernyataannya menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.

Ribka, menurutnya, juga mewanti-wanti agar pelayanan kepada masyarakat terkait vaksinasi Covid-19 tidak dikomersialisasikan seperti yang terjadi dalam pelayanan tes usap atau PCR.

Baca Juga: Fakta Mengejutkan, Kemenhub Akui Sriwijaya Air SJ182 Sempat Dikandangkan Selama 9 Bulan

"Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu tiga hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka, sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," ucapnya.

Berangkat dari itu, Hasto meminta komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin Covid-19 harus dilakukan dengan masif, untuk mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.

"Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin." tuturnya.***

Halaman:

Editor: Ikbal Tawakal

Sumber: YouTube Refly Harun


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x