Network
PR BEKASI - Partai Demokrat tegas meminta agar Pilkada tetap digelar pada 2022 dan 2023 serta menolak keras dilakukan secara serentak dengan Pemilu nasional pada 2024.
"Demokrat meminta agar Pilkada tahun 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan, tidak digabung dengan Pileg dan Pilpres 2024," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Hingga saat ini, DPR tengah membahas revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Jika merujuk UU saat ini, Pilkada akan digelar serentak dengan Pemilu 2024.
Baca Juga: Singgung Kapolri di Masa Soekarno, Kompolnas: Dipimpin Senior atau Junior Bukan Masalah
Menanggapi permintaan Demokrat tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut, isu soal Pilkada 2022 yang tidak diperlukan muncul, karena terdapat upaya untuk memangkas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang akan berakhir pada tahun 2022.
"Kalau pada tahun 2022 tidak dilakukan pemilihan lagi, maka Anies Baswedan menjadi 'gelandangan' politik, tidak punya jabatan dan juga tidak punya partai politik, dan ini pasti akan menyulitkan seandainya Anies mau diusung untuk Pilpres 2024," ucapnya.
Diktuip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun, Senin, 18 Januari 2021, ia menyampaikan, hal yang sama juga berlaku untuk para kepala daerah yang memasuki 10 besar bursa presiden 2024.
Baca Juga: Ombak Besar Terjang Kawasan Bisnis Hingga Hotel di Manado, Mal Mantos Terpaksa Ditutup Cepat
Seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan berakhir pada 2023, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 2023, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 2022.
