Network
Mantan Wali Kota Surabaya tersebut juga diminta fokus terhadap penyelenggaraan kebijakan Kemensos ke depannya dan jangan sampai fokusnya malah terganggu dengan tindakan-tindakan yang justru bukan bagian dari tugas Risma.
"Jadi bayangkan kejengkelan dari RT-RW yang menganggap bahwa kok menteri bisa sekonyol itu cara berpikirnya kan," ucapnya.
Baca Juga: Kritik Prestasi Pemprov Jakarta Soal Turunnya Kemacetan, Ferdinand Hutahaean: Ini Pembodohan Publik
Lebih lanjut soal KTP, Rocky Gerung menyampaikan, tidak ada kaitannya antara KTP dengan status gelandangan orang tersebut.
"Orang jadi gelandangan bukan karena gak punya KTP, orang jadi gelandangan karena relasi sosial ekonomi yang timpang," tuturnya.
"Jadi bu Risma ngapain ngurusin yang begituan, emang kalau udah dikasih KTP langsung berhenti jadi gelandangan? jadi poinnya itu selalu kita mau bahas, menteri itu tugasnya adalah membuat dan membaca kebijakan serta merevisi eksternalitas dari kebijakan itu, faktor-faktor yang mengganggunya," sambungnya.
Baca Juga: 'Berkah' Masa PPKM bagi Pemkab dan Pengelola Wisata di Garut
Rocky Gerung justru menduga, Risma tak memiliki pengetahuan soal kebijakan-kebijakan sosial sehingga ditutup-tutupi dengan aksi blusukannya di DKI Jakarta.
"Kalau kita kurang pengetahuan jadinya begini, karena kemampuan untuk membaca persoalan tidak didasarkan pada metodologi itu. Ini hanya karena simpati rasa kasihan, loh semua orang kasihan kepada kemiskinan, tetapi penyelesaiannya bukan dengan memberi dia status, melalui KTP," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Forum RT-RW, H. Moh. Irsyad menyayangkan tindakan Risma yang menurutnya bisa ditafsirkan sebagai kegagalan Kementerian Dalam Negeri.
