Network
PR BEKASI - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengkritik tindakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) yang membuatkan kartu tanda penduduk (KTP) bagi pengamen, gelandangan, dan kelompok marjinal lainnya di DKI Jakarta.
Mardani Ali Sera mengatakan, ketimbang repot membuatkan KTP, seharusnya Tri Rismaharini (Risma) fokus pada tugas utama sebagai Mensos.
"Bu Mensos Risma, daripada repot buatin KTP bagi para gelandangan di DKI, Bu Risma seharusnya fokus pada tugas utama sebagai Mensos, memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial," kata Mardani Ali Sera, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @MardaniAliSera, Rabu, 20 Januari 2021.
Bu Mensos Risma, daripada repot buatin KTP bagi para gelandangan di DKI, Bu Risma seharusnya fokus pada tugas utama sebagai Mensos, memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial.https://t.co/PCrUWLi12K— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) January 20, 2021
Baca Juga: Heboh Tanda S.O.S di Pulau Laki via Google Maps, Roy Suryo: Hoaks, Ini Jelas-jelas Orang Iseng
Mardani Ali Sera menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 16,7 juta sasaran bansos tak punya Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Hal itulah yang menurut Mardani Ali Sera akar masalah dan sumber korupsi di Kementerian Sosial (Kemensos) yang harus benar-benar diurusi Risma.
"KPK menemukan 16,7 juta orang tanpa NIK dan 1,06 juta NIK ganda pada sistem DTKS Kemensos. Ini salah satu akar masalah dan sumber penyebab korupsi di tubuh Kemensos selama ini," kata Mardani Ali Sera.
Baca Juga: Soroti 'Drama Politik' AS, SBY: Di Era 'Post Truth Politics', Ucapan Presiden Harus Benar dan Jujur
Mardani Ali Sera juga mengingatkan Risma untuk mengintegrasikan seluruh program bansos yang dikelola Kemensos.
