Network
PR BEKASI - Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut berpendapat soal keinginan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Institut Teknologi Bandung (ITB) menjatuhkan sanksi terhadap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.
Sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan GAR yang berisikan alumnus ITB meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjatuhkan sanksi kepada Din Syamsuddin atas dugaan pelanggaran kode etik.
Din Syamsuddin juga saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta.
Surat terbuka Nomor 10/Srt/GAR-ITB/I/2021 itu diklaim ditandatangani 1.977 alumnus ITB dari berbagai angkatan dan jurusan pada 28 Oktober 2020.
Baca Juga: Tanggul Kali Bekasi di Pondok Gede Permai yang Amblas Akan Diperbaiki Mulai Malam Ini
Baca Juga: Akan Bom Pasukan Iran, Pesawat Tempur Israel Berhasil Dicegat Pertahanan Udara Suriah
Menurut JK, dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) diperbolehkan menggunakan kemampuan akademisnya untuk menyampaikan kritik selama caranya tidak melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku.
"Di UI, contoh saja Faisal Basri, dia khan selalu mengkritik pemerintah. Tidak apa-apa, dia profesional. Jadi bukan melanggar etika ASN. Kalau seorang dirjen (di suatu kementerian) mengkritik pemerintah, itu baru salah," ucapnya dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com, Senin, 15 Februari 2021.
Editor: Puji Fauziah
Sumber: ANTARA
Tags
Artikel Pilihan
Terkait
Terkini
Sepuluh Provinsi Rawan Netralitas ASN di Pemilu 2024, Berikut Wilayahnya
Gunung Semeru Erupsi hingga 700 Meter, PVMBG Imbau Masyarakat
Heboh Ledakan di RS Eka Hospital BSD, Polisi: MRI Meledak
Ramai Isu Cekik Wamen, Relawan Prabowo Subianto akan Laporkan Penyebar Hoaks
