Network
"Dalam konteks ini menurut saya, Rocky sudah sangat cerdas mengatakan Presiden Jokowi, bukan Jokowi sebagai pribadi. Nah, kalau presiden sebagai kepala negara, ya wajar dikritik," tutur Refly Harun dalam kanal YouTube-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Sabtu, 20 Februari 2021.
Menurut Refly, jabatan atau institusi tidak bisa merasa terhina sehingga tidak tepat tergolong sebagai subjek dalam UU ITE yang dimaksud.
Baca Juga: Najwa Shihab Akui UU ITE Perlu Direvisi, Henry Subiakto Tegaskan yang Berhak Menilai Hanya MK
"Yang merasa terhina itu harusnya orang, bukan institusi dan jabatan. Subjek dalam UU ITE itu orang kalau menggunakan pasal penghinaan," ucap Refly Harun.
Refly juga mengungkap, kritk berupa sarkasme yang ditujukan kepada Presiden adalah bentuk resiko dan konsekuensi.
"Presiden RI, menurut saya, tidak boleh tersinggung karena itu resiko dan konsekuensi dari seorang pemimpin," ujar Refly Harun.
Pernyataan kontroversi Rocky tersebut, ungkap Refly, ditujukan usai pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan tidak membutuhkan oposisi dalam konteks menyambut Prabowo yang masuk ke dalam kabinet Indonesia Maju.
Refly menilai, oposisi justru vitamin demokrasi yang memperkokoh demokrasi Pancasila.
"Padahal, dalam konsep Rocky Gerung dan universal, oposisi itu justru vitaminnya demokrasi. Kuatnya demokrasi karena hadirnya oposisi, hadirnya pendapat yang berbeda," kata Refly Harun.
