Kapolri Rilis SE Resmi Terkait UU ITE, Haris Pertama: Dibaca Nomor 3, Kasus Abu Janda Pasti Berlanjut!

- 23 Februari 2021, 19:16 WIB
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama yang meminta masyarakat baca SE soal UU ITE nomor 3 poin H.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama yang meminta masyarakat baca SE soal UU ITE nomor 3 poin H. /Instagram @harispertama

Haris Pertama adalah pelapor kasus "Islam Arogan" yang menyangkut nama Abu Janda.

Berikut adalah Surat Edaran yang ditandatangani langsung oleh Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021:

Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif

Baca Juga: Anies Diminta Teladani Ahok Tangani Banjir, HNW: Dia Pernah Dipanggil Presiden karena Banjir Sentuh Istana

1. Rujukan:
a. Undang-Undang 1945
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
h. Surat Edaran Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Baca Juga: Akui Baru Pertama Kali Dapat Bintang Tamu yang Sensitif, Boy William: Sampe Minta Berhenti Syuting! 

2. Sehubungan dengan rujukan di atas dan mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital, maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

3. Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaskud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif, dengan memedomani hal-hal sebagai berikut:

A. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.

B. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.

Halaman:

Editor: M Bayu Pratama


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x