Network
PR BEKASI - Anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan Papua Barat Filep Wamafma mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan di Papua, jika justru mengizinkan kebijakan investasi industri minuman keras di Papua.
Hal itu disayangkan sekali oleh Filep Wamafma, lantaran konsumsi terhadap minuman keras justru dinilai telah menaikan angka tindak kejahatan di Papua.
Kebijakan itu ditegaskan oleh Filep Wamafma sebagai bentuk inkonsistensi antara kebijakan pemerintah dan niat Presiden untuk menyelesaikan persoalan Papua.
Baca Juga: Jokowi Buka Izin Investasi Miras di Indonesia, Yan Harahap: Umar bin Khattab Tak Legalkan Khamar
Baca Juga: Jadi Buah Terlarang, Taiwan Desak Warga Makan Nanas Lokal Lebih Banyak Setelah Dilarang China
Baca Juga: Hasto Kristiyanto: PDI P Belum Terpikirkan Cari Pengganti Nurdin Abdullah
"Soal perizinan minuman keras yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menyelesaikan persoalan di Papua," kata Filep Wamafma, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Minggu, 28 Februari 2021.
"Persoalan di Papua juga tidak hanya persoalan politik, tetapi pelanggaran-pelanggaran hukum dan kriminal juga diakibatkan oleh minuman beralkohol," kata Filep Wamafma.
Filep Wamafma terhadap izin miras tersebut, mengingatkan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memiliki tanggung jawab politik lantaran warga Papua secara mayoritas memilih Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 lalu.
