Network
PR BEKASI - Advokat sekaligus pakar hukum tata negara Refly Harun meminta gaji tidak masuk akal kepala daerah diperbaiki agar tidak muncul Nurdin Abdullah lainnya yang telah ditangkap KPK beberapa waktu yang lalu.
Refly Harun menegaskan bahwa mempertahankan kinerja sebagai seorang kepala daerah akan lebih susah ketimbang merebut jabatannya karena gaji yang tidak masuk akal tersebut.
"Ini makin menegaskan bahwa, menjadi kepala daerah itu tidak mudah, jauh lebih sulit mempertahankan kinerja bersih sebagai kepala daerah ketimbang merebut jabatannya," ucapnya.
Baca Juga: Paling Ditakuti Koruptor, Abdul Mu'ti Berduka atas Wafatnya Artidjo Alkostar: Kehilangan Besar
Baca Juga: Yordania Kecam Israel Atas Pembobolan Masjid Al-Aqsa oleh Yahudi Radikal
Baca Juga: Tegas Tolak Perpres Investasi Miras, Christ Wamea: Papua Bukan Tempatnya Melegalkan Miras
Refly Harun menceritakan bahwa dirinya pernah bertemu sejumlah kepala daerah dan mengaku kaget dengan penghasilan yang mereka raup per bulannya.
"Saya pernah bertemu dengan Bupati Kudus, Wali Kota Padang Panjang, dan saya tanya berapa penghasilan mereka, Rp30 juta kata mereka, itu semua sudah termasuk perjalanan dinas dan lain sebagainya, penghasilan bersih selama satu bulan," ucapnya.
Maka jika dilebihkan Rp50 juta, dalam lima tahun, ujar Refly Harun, hanya mendapatkan tiga miliar sementara biaya kampanye bisa berkali-kali lipat dari itu.
