Dalam kesempatan itu, Moeldoko mengatakan dirinya tidak perlu meminta izin kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keputusannya menerima tawaran sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.
"Terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden," katanya.
Dirinya juga mengaku telah khilaf sebagai seorang manusia karena tidak memberi tahu istri dan keluarga atas keputusan yang diambilnya tersebut.
Tak sampai disitu, Moeldoko juga mengatakan melakukan hal tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Saya terbiasa mengambil risiko seperti ini, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden untuk persolan ini," katanya.
Baca Juga: Informasi Pemadaman Listrik Sementara di Bekasi Hari Ini, Senin, 29 Maret 2021
Terkait unggahannya itu, Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat Ardy Mbalembout mengatakan upaya menyelamatkan bangsa tidak dapat dilakukan dengan terlibat kegiatan KLB yang ilegal.
"Kalau ingin menyelamatkan bangsa dan negara bukan kemudian jadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara ilegal," katanya
Ia juga mengomentari pernyataan Moeldoko yang mengatakan ada "pertarungan ideologi" di internal Partai Demokrat.
Menurut Ardy Mbalembout, perbedaan sikap dan pendapat tidak menunjukkan ada pertarungan ideologis dalam tubuh partai.