Network
"Yakin gak dikorupsi? Piye ngontrolnya? Bansos hak orang miskin saja diembat!," ujar Adhie Massardi.
TRUST 》sdh kewajiban moral tuk bagi hasil (royalti) jika gunakan karya orang untuk urusan komersial.
▪︎ masalahnya, setelah uang terkumpul, gimana nasibnya? Akan dibagi kpd pemilik hak cipta? Yakin gak dikorupsi? Piye ngontrolnya?
▪︎ bansos hak orang miskin sj diembat...! https://t.co/OBxWN0nPFI— ADHIE M MASSARDI (@AdhieMassardi) April 7, 2021
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani PP Nomor 56 Tahun 2021 Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
Dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 Pasal 3 tertulis, "Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)".
Royalti yang dimaksud adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima pencipta atau pemilik hak terkait.
Sementara LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk menteri berdasarkan undang-undang mengenai Hak Cipta.
LMKN berwenang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.
Pengguna lagu dan musik secara komersial yang dimaksud di pasal tersebut meliputi seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, pub, bar, distro, klub malam, diskotek, konser musik, pesawat, bus, kereta api, kapal laut.
Lalu, pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel, kamar hotel dan fasilitas hotel serta usaha karaoke.
