Network
Pratikno mengatakan bahwa terbitnya Perpres ini dilatarbelakangi masukan banyak pihak terkait TMMI. Salah satunya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi Kemensetneg, Pratikno menuturkan pihaknya mencatat hampir 44 tahun Yayasan harapan Kita mengelola TMII.
Oleh sebab itu, kata dia, Kemensetneg berkewajiban melakukan penataan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan kontribusi kepada negara.
Baca Juga: Sang Istri Resmi Laporkan Hotma Sitompul ke Polisi atas Dugaan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah
Untuk diketahui, Yayasan Harapan Kita merupakan organisasi yang didirikan oleh mendiang istri Presiden ke-2 RI, Soeharto yakni Tien Soeharto dan sudah mengelola TMII sejak tahun 1977.
"Menurut Perpres itu, TMII merupakan milik negara RI yang tercatat di Kemensetneg yang pengelolaannya diberikana kepada Yayasan Harapan Kita."
"Sudah hampir 44 tahun Yayasan Harapan Kita mengelola aset milik negara ini," ujarnya menambahkan, sebagaimana diberitakan Depok.Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "44 Tahun Dikelola Keluarga Soeharto, Pemerintah Resmi Ambil Alih Pengelolaan TMII".
Lebih lanjut, Pratikno mengatakan bahwa dengan adanya Perpres Nomor 19 Tahun 2021 ini, maka berakhir pula pengelolaan TMII yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita.
"Kemudian berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita," ucap Pratikno.
Adanya pemindahan pengelolaan TMII itu, dikatakan Pratikno, bahwa nantinya akan dibentuk Tim Transisi untuk mengelolanya.
