Network
PR BEKASI - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memberikan keringanan dengan mengizinkan para santri pondok pesantren di Jatim untuk mudik saat Lebaran Idul Fitri.
Diketahui, pemerintah menetapkan masa larangan mudik berlaku pada 6 sampai 17 Mei 2021 mednatang.
Khofifah berpendapat, para santri ini memang harus dipulangkan. Sebab, sudah tak ada lagi kegiatan di pesantren lantaran memasuki masa libur lebaran Idul Fitri.
Baca Juga: Covid-19 di Negaranya Makin Ngeri, Pemerintah Indonesia Bakal Tolak WNA India Masuk ke Tanah Air
Dia juga memastikan agar para santri-santri diperkenankan lewat ke daerah asalnya, meski sejumlah wilayah di Jatim dilakukan penyekatan saat larangan mudik.
Menanggapi hal tersebut, mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyampaikan ketakutannya bahwa dengan perizinan tersebut, kejadian di India bisa terulang di Indonesia.
India saat ini telah diterpa oleh gelombang kedua Covid-19 dengan kasus harian yang mencetak rekor dunia, yakni lebih dari 300 ribu.
Baca Juga: Hotman Paris Cari Keberadaan Anak yang Larang Ayahnya Berangkat ke KRI Nanggala-402, Ada Apa?
Hal tersebut terjadi lantaran pemerintah India melakukan pelonggaran protokol kesehatan (prokes), seperti mengizinkan festival dan acara keagamaan lainnya.
Berkaca dari apa yang terjadi di India, Ferdinand Hutahaean meminta Khofifah lebih mengedepankan keselamatan bangsa ini.
"Bu Khofifah, tolong jangan kedepankan politik, kedepankan rasionalitas dan nasib keselamatan bangsa ini. Lihat India bu, belajar dari derita orang," ucapnya dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @FerdinandHaean3 pada Senin, 26 April 2021.
Baca Juga: Quraish Shihab Buka Suara Soal Atta yang Sebut 'Suara Suami Adalah Suara Tuhan': Itu Keliru
Tak hanya itu, dia menduga, tindakan Khofifah tersebut adalah manuver politiknya untuk mencari suara dari kalangan santri di banyak pondok pesantren di Jatim.
"Pada berlomba-lomba caper suara pesantren. Kasihan bangsa ini kalau sampai covid meledak jumlahnya yang mana sekarang mulai terkendali," ucap Ferdinand Hutahaean.
Dikutip dari The Independent, sebelum diserang gelombang kedua Covid-19, pihak berwenang di India merasa yakin bahwa negaranya telah melalui gelombang terburuk, sejak angka kasus mulai surut pada September 2020.
Baca Juga: Banpres BPUM UMKM 2021 Bisa Dicairkan di BNI, Berikut Cara Cek Penerimanya
Tingkat infeksi menurun selama 30 minggu berturut-turut. Sayangnya, kondisi ini tidak dimanfaatkan India untuk memperbaiki struktur perawatan kesehatannya dan meluncurkan program vaksinasi yang agresif.
Angka penularan pun kembali meningkat pada pertengahan Februari 2021.
Presiden Yayasan Kesehatan Masyarakat India, K Srinath Reddy mengatakan, meskipun ada peringatan dan saran bahwa tindakan pencegahan diperlukan, pihak berwenang tidak siap menghadapi besarnya lonjakan tersebut.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaen Diduga Sebut 'Ngawi' Ada di Jawa Tengah, Warganet: Buta Map
Pemerintah India malah memutuskan untuk melakukan pelonggaran dengan memperbolehkan berbagai kegiatan yang melibatkan kerumunan.
Para ahli pun telah mengatakan bahwa ini bisa memperburuk lonjakan kasus.
"Pihak berwenang di seluruh India, tanpa kecuali, menempatkan prioritas kesehatan masyarakat di belakang pembakar," kata Reddy.
Akibatnya, rata-rata perputaran tujuh hari kasus baru setiap hari yang dikonfirmasi di India telah meningkat selama dua minggu terakhir.
Tak hanya itu, lonjakan kasus di India juga berkaitan dengan varian baru virus corona yang menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) pertama kali terdeteksi di India beberapa waktu yang lalu.
Varian ini diberi nama B.1.617 atau disebut juga "mutan ganda".***
