Network
PR BEKASI - Pakar hukum tata negara Refly Harun terpaksa menyebut nama dari dua sosok pegiat media sosial kontroversial, Dewi Tanjung dan Denny Siregar, usai komentar mereka terhadap penonaktifan 75 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan video YouTube Refly Harun pada Senin, 17 Mei 2021, dia mengaku heran mengapa kedua orang tersebut selalu memberikan tanggapan yang justru berlainan dengan kepentingan masyarakat.
"Kalau kita lihat, ya apa boleh buat terpaksa saya menyebut nama ya, Dewi tanjung dan Denny Siregar selalu memberikan perspektif yang terbalik dari apa yang diperjuangkan masyarakat sipil," kata Refly harun.
Baca Juga: Refly Harun: KPK Dimusuhi di Mana-mana, Presiden Jokowi Sendiri Seolah Jadikan KPK Duri dalam Daging
Refly Harun beranggapan bahwa kedua sosok tersebut pasti akan selalu membenarkan tindakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah.
"Karena bagi mereka adalah, apapun tindakan pemerintah harus dianggap benar walaupun tindakan tersebut mengarah kepada pelemahan KPK," ujar Refly Harun.
Setelah membenarkan langkah pemerintah, dia mengatakan bahwa kedua sosok tersebut nantinya akan mencari sebuah pelampiasan dengan menyalahkan musuh politik pemerintahan, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Baca Juga: Refly Harun Minta Maaf pada Pemerintahan Jokowi: Saya juga Maafkan Siapapun yang Caci Maki Saya
"Lalu biasanya dicari alasannya, yaitu the common enemy, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan," tuturnya.
Padahal, sambung Refly Harun, dalam menegakkan sebuah sistem pemberantasan korupsi, tidak bisa hanya menyoroti satu wilayah seperti yang Dewi Tanjung dan Denny Siregar sebutkan, yaitu DKI Jakarta.
"Kok tiba-tiba kita bicara wilayah teritorial, DKI Jakarta atau wilayah teritorial lainnya yang sebenarnya jauh dari mandat bagaimana memberantas korupsi yang sistematis," ungkapnya.
Baca Juga: MUI Sebut Penangkapan Munarman Tanda Islamofobia, Refly Harun: Jangan Lupa Terorisme Bisa Datang dari Negara
Padahal saat pertama kali dibuat, kata Refly, KPK juga seharusnya bisa membersihkan aparat-aparat penegak hukum yang melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Dalam konteks Indonesia, sebenarnya KPK sudah lama dikritik misalnya kenapa terlalu lembek dengan para penegak hukum yang dari tahun ke tahun kita selalu menemukan atau diperlihatkan masalah di proses penegakan hukum juga para penegak hukumnya," ucapnya.
Dalam kasus Djoko Chandra misalnya, terdapat polisi yang terlibat bahkan sudah berpangkat jenderal dan ada juga jaksa yang terlibat.
Baca Juga: Sayangkan Penangkapan Munarman, Refly Harun: Mudah-mudahan Bukan Pengalihan Isu Unlawful Killing 6 Laskar FPI
Tapi, tegas Refly Harun, kita tidak pernah melihat dunia kiamat kalau para penegak hukum terlibat pada praktik-praktik suap dan korupsi.
Maka dari itu, menurutnya, cara berpikir kedua sosok tersebut tidak objektif dan selalu mengutamakan nilai politik.
"Jadi dalam konteks ini, cara berpikir mereka memang sangat tidak paradigmatis, cara berpikirnya ya sangat politis yang penting ada the common enemy-nya, yaitu Anies Baswedan, kira-kira begitu," ujar Refly Harun.
Baca Juga: Refly Harun: Sungguh Menyedihkan Kalau Desas-desus yang Mengatakan Munarman 'Diteroriskan' Benar Terjadi
Cara berpikir semacam itu menurut Refly Harun tidak akan bisa membersihkan negara ini dari praktik KKN.
"Berat juga kalau begitu ya, kita tidak bisa mencapai sebuah proses pemberantasan korupsi yang bisa berefek dan berdaya guna sehingga dapat membersihkan negara ini," tutup Refly Harun.
Sebelumnya, Dewi Tanjung berpendapat bahwa dengan dinonaktifkannya Novel Baswedan, itu merupakan salah satu azab Allah SWT terhadap orang-orang zalim.
Baca Juga: Berterima Kasih pada UAS, Refly Harun: Mudah-mudahan Bisa Beli Kapal Selam Baru, Gantikan yang Sudah Tenggelam
Kemudian, Dewi pun lantas menyebut jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga ikut mendapatkan hal yang serupa.
"Anies Baswedan dan yang lainnya juga sudah menunggu giliran. Wait and See. Nyai Yakin Allah SWT selalu bersama orang yang baik dan benar," cuitnya.
Hal senada juga diungkapkan Denny Siregar yang mengaku bukan sebagai pembela koruptor meski dirinya merasa bahagia mendengar Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya dinonaktifkan.
Sebaliknya, ia mengaku bahagia karena menilai akhirnya KPK dapat memeriksa dugaan korupsi di wilayah Gubernur Anies Baswedan yakni DKI Jakarta.
"Kami gembira ketika Novel Baswedan dan kawan-kawannya dinonaktifkan dari KPK RI bukan karena kami pembela koruptor. Catat. Kami gembira karena inilah saatnya KPK bisa aktif pelototi pesta-pora di DKI Jakarta," ujarnya.***
