Network
PR BEKASI - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan kader yang tak mau menjadi petugas partai harus keluar dari PDIP.
Istilah petugas partai ini dulu disematkan Megawati kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kini kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menanggapi hal tersebut, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) M. Gde Siriana Yusuf menegaskan bahwa di negara modern tidak ada istilah semacam itu.
Baca Juga: Minta Kader PDIP Turun ke Desa, Megawati Ceritakan Pernah Tidur Dipenuhi Kutu di Rumah Pak Lurah
Istilah 'petugas partai', menurut Siriana, digunakan untuk negara-negara komunis, seperti China.
"Di negara demokrasi modern, tidak kenal istilah petugas partai. Bagi mereka makna petugas itu pegawai atau karyawan (officer), dan digaji," kata Siriana seperti dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter miliknya, Senin, 31 Mei 2021.
"Tapi di negara-negara partai komunis menggunakan istilah petugas partai di level provinsi, kota, hingga desa. Karena hanya partai tunggal yang ada," ucap Siriana menambahkan.
Baca Juga: Puan Maharani Disebut Punya Jasa Besar Bagi Karier Politiknya, Ganjar Pranowo: Dia Komandan Tempur
Sebelumnya, Megawati kembali menegaskan petugas partai harus menuruti perintah partai. Dia mengatakan petugas partai yang tak mau patuh terhadap tugas dari partai harus keluar atau out dari PDIP.
"Saya sampaikan, aduh bagaimana anak buah saya ini. Sebagai anggota partai ngerti apa tidak ya. Anggota partai, apalagi petugas partai. Petugas partai itu, harus menurut apa yang ditugasi oleh partai kepada dia. Bukan lalu, 'Saya ndak mau, ndak enak itu'." ujar Megawati dalam siaran langsung dari kanal YouTube PDI Perjuangan, Minggu, 30 Mei 2021.
"Yang suka saya lihat enggan adalah kalau mereka ditugasi untuk turun ke bawah. Sepertinya, duh turun ke bawah buang buang waktu. Nah, tapi kalian petugas partai atau bukan?" sambungnya.
Baca Juga: Sebut Kader Demokrat Kebakaran Jenggot Tak Koalisi dengan PDIP, Ruhut Sitompul: Sudah, Enggak Usah Comel
Dia meminta anak buahnya tidak hanya menjual nama partai. Dia menegaskan kader partai harus memiliki karakter PDIP.
"Biar saya nggak pakai seragam, semua sudah pasti tahu. Ibu Mega itu, yang senyam-senyum itu memang Ketua Umum PDIP kok," ucapnya.
Megawati pun meminta kader partai yang tak mau menjadi petugas partai untuk angkat kaki. Dia menegaskan semua petugas partai dari PDIP harus menjalankan tugas dari partai.
Baca Juga: M Qodari Yakin Megawati Bakal Usung Puan Maharani: Di PDIP Pasti Klan Bung Karno Miliki Prioritas
"Kalau nggak mau jadi petugas partai, saya nggak ngomong lagi anggota partai, petugas partai. Artinya, yang diberi tugas oleh partai, out! Begitu saja, mundur. Jangan lagi orang yang kemarin toh. Saya cerita toh saya cerita ada kasus, saya pecat nah baru dah bergelimpangan nggak jelas," tuturnya.
Dia mengatakan eks kadernya itu kemudian memohon agar bisa bergabung lagi dengan PDIP. Namun, dia menegaskan, mantan kadernya itu sudah dipecat karena berkhianat dengan partai.
"Kita ini kan mau menang, kita mau jadi partai pelopor. Bisa apa tidak? Bisa. Kalau saya ngomong gini, kan mungkin aja ada yang mencibir, terserah saja," ucapnya.
Baca Juga: Minta Isu Ganjar-Puan Tak Didramatisasi, Kapitra Ampera: Tak Ada Konflik di PDIP, Ini Hanya Romantika
Kemudian, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan pernyataan Megawati itu ditujukan untuk semua kader PDIP tanpa terkecuali.
Dia menilai peringatan ini juga ditujukan kepada Ganjar Pranowo yang belakangan ini berpolemik dengan PDIP Jawa Tengah karena dianggap terlalu berambisi menjadi capres 2024.
"Kalau dibaca konteksnya ini peringatan kepada Ganjar dan calon-calon Ganjar yang lain. Bahwa apapun anda, tidak boleh merasa, tidak boleh melebih partai," ucapnya.
Baca Juga: PDIP Jadi Partai Paling Bersih Versi Puspoll, Rocky Gerung: Konyol, Mungkin Responden Salah Baca Pertanyaan
Dia mengatakan sistem di PDIP memang mewajibkan kader untuk disiplin. Menurutnya, hal itu harus dipatuhi oleh semua kader PDIP meski memiliki popularitas tinggi.
"PDIP ini tidak segan memecat dan memberhentikan kader yang dinilai membelok, tidak bisa diatur, indisipliner sekalipun kader itu memiliki elektabilitas, popularitas, dan tokoh penting di negara ini," ungkapnya.***
