Network
PR BEKASI - Baru-baru ini, informasi soal Indonesia yang tidak mendapatkan Kuota Haji 2021 menjadi sorotan warganet.
Bagaimana tidak? Ternyata Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam Bin Ahmed Abid Al Thaqafi membantah informasi yang menyebut Indonesia tidak mendapatkan kuota untuk pelaksanaan Haji 2021 ini.
Berita tersebut dibagikan oleh seorang tokoh Papua, Christ Wamea melalui akun Twitter miliknya @PutraWadapi pada Jumat, 4 Juni 2021.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Jemaah Haji Indonesia Ditolak Arab Saudi karena Belum Bayar Uang Akomodasi? Simak Faktanya
Menurut Dubes Saudi tersebut, otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi tidak pernah menyebutkan bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota untuk ibadah Haji tahun 2021.
Sontak, pernyataan Dubes Saudi tersebut pun membuat warganet bertanya-tanya apa sebenarnya alasan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membatalkan Haji tahun ini?
Hal tersebut terbukti dari kolom komentar unggahan Christ Wamea yang dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan dari warganet.
Baca Juga: Ferdinand: Said Didu Adu Domba, Membangun Opini Seolah-olah Ada yang Gembira Atas Batalnya Haji Tahun Ini
Pemilik akun Twitter @Reborn2Sopir mengaku heran kenapa jemaah Haji Indonesia tahun ini tidak diberangkatkan jika memang kuotanya masih ada.
"Ada kuota tapi gak berangkat, berarti?" tulisnya.
Warganet lain pun nampaknya mengatakan hal yang senada.
"Kalau kuotanya ada tapi gak bisa berangkat berarti ongkos (duit) buat kesananya gak ada. Nah loh," kata @SuryaPe12014201.
Baca Juga: Ibadah Haji Tahun 2021 Resmi Dibatalkan, Berikut Beberapa Pertimbangan yang Disampaikan Kemenag
"Apakah kesimpulannya DANA UNTUK MEMBERANGKATKAN JAMAAH HAJI TIDAK ADA? dan di carilah alasan, ternyata," tutur @Vladinord.
"Berarti sinyalemen bahwa uangnya kaga ada itu benar?" timpal @HarisKAbbas2.
Sebelumnya, Dubes Saudi dengan tegas membantah informasi mengenai Indonesia yang tidak mendapatkan kuota Haji 2021.
Baca Juga: Pembatalan Haji oleh Pemerintah Dinilai Sangat Prematur, Pengamat: Memilih Mati Sebelum Ajal
"Merujuk pada pemberitaan yang beredar yang telah disampaikan oleh sejumlah media massa serta media sosial, berita-berita tersebut tidaklah benar dan tidak dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi," ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga membantah pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hassan Syadzily, yang menyebut 11 negara telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi, sementara Indonesia tidak termasuk dari negara tersebut.
Dubes Saudi mengatakan bahwa hingga saat ini Kerajaan Saudi belum mengeluarkan instruksi apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan haji 2021.
Baca Juga: Soroti Pembatalan Keberangkatan Haji 1442 H, Imam Shamsi Ali: Masalahnya di Mana?
Hal ini berlaku tidak hanya bagi Indonesia tapi juga jamaah lain di seluruh dunia.
Bersama dengan keterangan tersebut, ia menyebut berupaya untuk menjelaskan kondisi dan fakta yang sebenarnya ada di lapangan.
Ia juga berharap agar pihak-pihak terkait dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak Kedutaan atau otoritas resmi lainnya.
"Saya berharap agar kiranya dapat melakukan komunikasi terlebih dua arah dahulu, baik di Kerajaan Arab Saudi maupun di Indonesia, guna memperoleh informasi dari sumber-sumber yang benar dan dapat dipercaya," kata dia.
Baca Juga: Kritik Gus Yaqut Banyak Ngeles Soal Indonesia Gagal Haji, Umar Hasibuan: Kebanyakan Ngurus Radikal Radikul
Sebagai informasi, ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan di era Gus Dur, Rizal Ramli belakangan mengungkap kebijakan super ngawur yang diambil pemerintah.
Kebijakan super ngawur yang diambil diantaranya dana haji ditilep buat infrastruktur dan termasuk juga penggunaan dana Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
Rizal Ramli mengatakan bahwa Indonesia tidak diberi kuota haji bukan hanya karena masalah pandemi, namun juga karena ada tagihan-tagihan yang belum dibayar oleh pemerintah.
“Sebetulnya ini sudah luar biasa. Saya tadi pagi baca berita, kaget saya. 95 persen dana penjaminan nasabah di LPS dibelikan obligasi pemerintah,” ungkapnya.
Baca Juga: Kemenag Resmi Batalkan Ibadah Haji 2021, Begini Alasannya
Menurut Rizal, masalah ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, sebab jika terjadi krisis, maka bank-bank menengah pasti akan memberi likuiditas karena banyak nasabah yang pindah ke bank yang lebih bonafit.
“Nah, nanti kalau ada bank yang kolaps, yang rontok, ternyata dana jaminannya udah abis. Waduh! Ini pengelolaan negara super amburadul,” ucapnya.
Rizal lalu menyinggung soal dana haji dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang malah digunakan untuk membangun infrastruktur.
“Dana haji ditilap, dipakai buat infrastruktur. Kemudian dana LPS juga sama, ya kan,” kata Rizal.
“Dan ini cepat atau lambat, akhirnya nanti akan jadi masalah,” tambahnya.***
