Network
PR BEKASI – Eks Dewan Pakar PKPI, Teddy Gusnaidi menilai bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok cocok menjadi Presiden Indonesia.
Teddy Gusnaidi menyampaikan hal tersebut menanggapi sebuah berita berjudul “Bongkar Karakter Ahok, Rizal Ramli: Dia tidak cocok di BUMN”.
Teddy Gusnadi mengaku setuju dengan apa yang disampaikan Rizal Ramli bahwa Ahok tidak cocok berada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca Juga: Bandingkan Wajah Ustaz Adi Hidayat dan Eko Kuntadhi, Teddy Gusnaidi: Kakak Beradik?
Pasalnya ketika berada di BUMN, jangkauan Ahok terlalu kecil.
Oleh karena itu, Teddy Gusnaidi menilai bahwa jabatan yang tepat untuk Ahok adalah menjadi orang nomor satu di Indonesia.
“Kali ini gue setuju dengan Rizal Ramli, Ahok tidak cocok menjadi Komut Pertamina,” kata Teddy Gusnaidi sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @TeddyGusnaidi, Kamis, 17 Juni 2021.
Baca Juga: Teddy Gusnaidi Singgung 'Sales' Agama: Atas Nama Dakwah, Seolah-olah Ingin Ajarkan Indonesia soal Adab
“Terlalu kecil jangkauannya, Ahok cocoknya jadi Presiden RI @basuki_btp @RamliRizal,” tutur Teddy Gusnaidi melanjutkan.
Dalam berita tersebut, Rizal Ramli menilai bahwa Ahok tidak cocok menduduki jabatan di BUMN karena tidak memiliki kapasitas dan pengalaman korporasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Rizal Ramli pada September 2020 ketika Pertamina merugi.
Baca Juga: Usul ke Jokowi untuk Bubarkan KPK, Teddy Gusnaidi: Selain Habiskan Dana Negara, Nyalinya Minus
“Udah pernah dinasehati RR (Rizal Ramli, red) kalau Ahok itu tidak cocok duduk di BUMN karena memang tidak punya kemampuan atau pengalaman korporasi,” kata Rizal Ramli.
“Ditambah banyak kasus hukum. Ahok sesumbar, Pertamina RUGI 11 Triliun. Pertamina didepak dari 500 Fortune Global,” ujarnya melanjutkan.
Diketahui, saat ini nama Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok tengah ramai diperbincangkan.
Baca Juga: Teddy Gusnaidi Sebut Ada Jebakan Bagi NKRI dari Bela Palestina, Digunakan Pihak yang Ingin Merdeka
Ahok yang saat ini menjabat Komisaris Utama Pertamina kembali mengeluarkan kebijakan berani di perusahaan plat merah itu.
Lebih lanjut, Ahok meminta Pertamina menghapus fasilitas kartu kredit untuk manajer hingga direksi dan komisaris.
Ahok menyebut bahwa dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina menerima fasilitas kartu kredit korporat dengan limit hingga Rp30 miliar.
Baca Juga: Sebut Palestina Sama Berengseknya dengan Israel, Teddy Gusnaidi Minta Bantuan ke Palestina Dihentikan
Menurut Ahok, pencabutan fasilitas kartu kredit korporat ini bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan kontrol.
Lalu, mencegah pemanfaatan yang tidak ada urusannya dengan perusahaan.
Ahok menyampaikan bahwa pencabutan fasilitas kartu kredit ini berlaku sejak Selasa, 15 Juni 2021.***
