PR BEKASI - Pakar hukum tata negara Refly Harun menegaskan kalau dia menolak Presidential Threshold.
Sebab itu, dalam penolakan kerasnya pada Presidential Threshold, Refly Harun mengajak diadakan gerakan tersebut.
"Saya mau mengajak gerakan tolak Presidential Threshold," kata Refly Harun.
Dia mengimbau untuk menjadikan Presiden Threshold tersebut 0 persen atau ditiadakan saja.
Pasalnya, dia mengungkapkan, adanya Presidential Threshold hanya membuat demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi kriminal.
"Demokrasi jual beli perahu," ujarnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, 14 September 2021.
Baca Juga: Refly Harun Sebut Penyebar Hoaks Tak Perlu Dicari: Menghabiskan Energi, Cukup Klarifikasi
"Demokrasi yang menggunakan finansial untuk memenangkan kompetisi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," sambungnya.