Network
PR BEKASI - Novel Baswedan, salah satu penyidik senior KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK sindir pimpinan KPK.
Pernyataannya tersebut diungkapkan melalui sebuah unggahan di akun Twitternya @nazaqistsha pada 23 September 2021 lalu.
Pernyataannya ini menyinggung pimpinan KPK soal pemecatan 57 pegawai KPK tidak lulus TWK yang akan resmi dipecat per tanggal 30 September 2021 mendatang.
Baca Juga: Tanggapi Isu Intervensi Pemanggilan Anies Baswedan di KPK, Novel Baswedan: Nggak Ada Kepentingan Apapun
Diketahui sejumlah pegawai KPK yang tidak lulus TWK telah mendapat surat resmi pemecatan dari pimpinan KPK.
Pemecatan 57 pegawai KPK ini terkesan diburu-buru dan pimpinan KPK dianggap mendahului pemerintah, dan Presiden dalam penanganan kasus ini.
Sebelumnya Ombudsman dan Komnas HAM mendapati sejumlah cacat administrasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK. Tetapi KPK tidak memberikan respon atas pelanggaran hukum tersebut.
Baca Juga: Novel Baswedan Tunggu Jawab dari Jokowi, Nasib 57 Pegawai KPK Dipertaruhkan
Novel Baswedan mengatakan bahwa hal itu mencerminkan bahwa pimpinan KPK sekarang tidak memiliki wibawa dan bertindak ilegal.
"Bisa jadi yang dilakukan pimpinan KPK adalah ingin beritahu kita bahwa hukum tidak ada wibawa. Mereka tunjukan berani melawan hukum, bertindak ilegal dan manipulatif untuk singkirkan pegawai KPK tertentu. Ketahuan dengan fakta dan bukti yang jelas dari lembaga lain, bisa tetap bergeming," ujar Novel Baswedan dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Twitter @nazaqistha pada Jumat, 24 September 2021.
Ia juga mengatakan bahwa pimpinan KPK saat ini merasa posisinya berada di atas pemerintah. Diketahui bahwa Presiden pernah menyatakan bahwa TWK tidak bisa dijadikan satu-satunya cara untuk memecat pegawai KPK.
Baca Juga: Forum Pemred Pikiran Rakyat Ganti Sebutan Koruptor Jadi Maling Uang Rakyat, Begini Kata Novel Baswedan
Tetapi nyatanya, KPK tetap memecat 57 pegawai yang tidak lulus TWK tersebut. Bahkan MA sudah menyerahkan wewenang tentang kasus TWK kepada pemerintah.
"Pimpinan KPK barangkali juga merasa di atas pemerintah. Walaupun keputusan MA katakan tindak lanjut TWK adalah wewenang pemerintah, nekad buat SK pemberhentian. Karena merasa atasannya adalah langit-langit dan lampu?" tutur Novel Baswedan.
Sebelumnya dalam sebuah konferensi pers, pimpinan KPK pernah bergurau bahwa atasan KPK adalah langit-langit bangunan dan lampu.
Baca Juga: Pertanyakan Pemanggilan Ketua KPK Terkait TWK, Gerak Indonesia: Seharusnya Komnas HAM Periksa Novel Baswedan
Upaya pelemahan KPK memang tidak baru terjadi kali ini saja. Sejak dulu KPK selalu mendapat ancaman dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Tetapi Novel Baswedan akhirnya menyimpulkan satu hal, bahwa KPK kali ini merupakan masa KPK yang paling berani dari sebelumnya. Bukannya berani melawan para koruptor tetapi melawan hukum.
"Ini masa pimpinan KPK paling berani, tapi sayangnya justru berani melawan hukum," ujar Novel Baswedan mengakhiri pernyataannya.***
