Network
PR BEKASI - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid pernah menjabarkan tentang pencabutan larangan ajaran komunisme di Indonesia.
Usman Said mengungkap, orang yang mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme/marxisme adalah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Hal tersebut disampaikan Usman Hamid dalam acara Talkshow Rosi dan viral kembali di Twitter, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Kamis, 30 September 2021.
Baca Juga: Siapa Sebenarnya Pasukan Cakrabirawa? Pengawal Presiden Soekarno yang Terseret G30S PKI
"Itu Gus Dur yang mengajukan penghapusan TAP MPRS itu karena dianggap menjadi dasar untuk mendiskriminasi begitu banyak orang yang tidak salah tapi dianggap salah," katanya.
Oleh karena itu, Usman Hamid mengatakan bahwa bukan PKI yang mencabut larangan ajaran komunisme di Indonesia.
"Apakah Gus Dur PKI? Bukan. Gus Dur ayahnya kyai, Gus Dur sendiri kyai," tuturnya.
Baca Juga: Jadwal Tayang Film Pengkhianatan G30S PKI di TV Nasional: Mengenang Gugurnya Pahlawan Revolusi
Selain itu, Usman Hamid membantah film G30S PKI diputar selama Orde Baru lantaran film tersebut baru diproduksi pada tahun 1981.
"Film ini tidak benar kalau diputar selama Orde Baru. Film ini baru diproduksi tahun 1981 sampai ke tahun 1998," katanya.
Menurut Usman Hamid, pihak yang meminta penghentian penayangan film G30S PKI justru adalah Letjen TNI Muhammad Yunus Yosfiah.
Baca Juga: 5 Fakta Film Pengkhianatan G30S PKI, Tontonan Wajib Tiap 30 September yang Diselimuti Kontroversi
Yunus Yosfiah diketahui menjabat sebagai Menteri Penerangan di masa kepemimpinan Presiden Habibie.
"Jadi, kalau dikatakan yang meminta penghentian film itu adalah PKI justru keliru," tuturnya.
Selain Yunus Yosfiah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Soedarsono di era Habibie juga sempat melakukan peninjauan ulang soal sejarah PKI di buku sekolah.
Baca Juga: Refly Harun Ungkap Alasan Hilangnya Diorama G30S PKI di Museum Kostrad: Ada 3 Sosok Tak Disukai Pemerintah
"Peninjauan ulang melalui satu tim khusus untuk memeriksa seluruh buku sejarah-sejarah sekolah yang dianggap mengandung muatan sejarah yang tidak benar," ucapnya.
Usman Said menilai, pihak yang menuding PKI ingin membelokan sejarah ingin membangun insinuasi negatif tanpa dasar fakta.
"Apakah Pak Juwono adalah PKI? Bukan, orang terdidik dan Profesor. Apakah Pak Yunus Yosfiah PKI? Bukan, Jenderal Angkatan Darat," ujarnya.
Baca Juga: Sinopsis dan Rangkuman Cerita Film Pengkhianatan G30S PKI: Kenang Perjuangan Pahlawan Revolusi
Usman Said kembali menegaskan bahwa pihak yang menuding PKI bangkit dari kubur justru telah membodohi masyarakat.
"Jadi, keliru membangun logika lompat-lompat seolah-olah yang meminta penghapusan TAP/MPR itu pasti keliru fatal. Itu membodohi masyarakat kita," ucapnya.
Sebelumnya, eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengungkap ada indikasi penyusupan paham komunis dan PKI ke dalam tubuh TNI.
Baca Juga: Chord Gitar Lagu Genjer Genjer, Lagu yang Dilarang Selepas Tragedi G30S PKI
Walau acap kali dibantah oleh berbagai pihak, Gatot bersikeras bahwa paham komunis dan PKI ini masih ada sampai sekarang.
Gatot menegaskan, bukti nyata paham PKI ada di tubuh TNI adalah hilangnya sejumlah patung tokoh nasional di Museum Dharma Bhakti.***
