Kontroversi Permendikbud 30, Fadli Zon Sebut Pendekatannya Terkesan Liberal: Segera Revisi atau Cabut

PR BEKASI - Baru-baru ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) mengeluarkan aturan baru terkait penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Aturan baru tersebut terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 30 tahun 2021 tentang Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi yang disahkan pada September 2021.

Namun rupanya Permendikbud No 30 tahun 2021 tentang PPKS tersebut menuai pro kontra dan perdebatan banyak pihak.

Baca Juga: Isi Permendikbud 30 Jadi Kontroversi, Frasa 'Tanpa Persetujuan Korban' Dianggap Persoalan

Salah satu yang ikut buka suara terkait Permendikbud No 30 tahun 2021 tentang PPKS ini adalah politisi Gerindra Fadli Zon.

Dalam akun Twitter pribadinya, Fadli Zon menilai bahwa meskipun maksud Permendikbud No 30 tentang PPKS ini baik, namun cara pendekatannya terkesan liberal.

"Permendikbud ini maksudnya baik, tapi pendekatannya liberal bukan Pancasilais yang relijius," kata Fadli Zon dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitternya, @fadlizon, Sabtu, 13 November 2021.

Tangkapan layar cuitan Fadli Zon terkait Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS. Twitter/ @fadlizon

Baca Juga: Kemenag: Permendikbud 30/2021 Bukan Melegalkan Zina, Justru Melindungi Perempuan dari Kekerasan Seksual