PR BEKASI - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan), Prof Salim Said, memberikan kritik terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia.
Dalam kritiknya, Salim Said mengingatkan kejadian ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada DPR untuk segera menyelesaikan Undang-Undang yang tertahan selama beberapa bulan.
Salim Said mengatakan Undang-Undang yang diminta disegerakan oleh Jokowi mengenai kejahatan seksual, yang dalam beberapa waktu ini ramai diberitakan.
"Ketika tiap hari muncul berita pemerkosaan, kalau itu di jalan ya sudahlah, ini guru mengaji. Berapa banyak orang Islam di DPR kok tidak mau mengerjakan (RUU PKS)," katanya.
Baca Juga: Bocoran One Piece 1039, Dua Kaisar Dijatuhkan, Kekuatan Momonosuke Bangkit
Sehingga karena tidak ada kelanjutan dalam penyelesaian Undang-Undang, Jokowi pun sampai harus memerintahkan berbagai menteri untuk bekerja sama dengan DPR.
"Mereka tidak lagi menentukan, mereka tidak mau mengerjakan sesuatu yang tidak menguntungkan segera bagi mereka," ucapnya.
Dia mengungkapkan oligarki tidak akan diuntungkan jika Undang-Undang melarang atau mencegah serta menghukum pelaku pemerkosaan disahkan.
Intelektual politik militer ini menegaskan yang diuntungkan adalah bangsa ini, yang memelas agar Undang-Undang dapat melindungi korban kekerasan seksual.