Network
PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berencana akan membebaskan 30.000 narapidana dan anak dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, serta lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).
Pembebasan 30.000 narapidana dan anak itu berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang telah ditandatangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Keputusan tersebut mengenai Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas) sebagai salah satu upaya penanggulangan penyebaran Virus Corona atau COVID-19.
Baca Juga: Pakar UGM Prediksi Lonjakan Kasus Corona di Indonesia Pekan Kedua April dan Berakhir Mei
Dikutip Pikiranrakyat-bekasi.com dari Antara, dengan rencana pembebasan 30.000 narapidana dan anak tersebut menurut Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Yunaedi menyebutkan anggaran negara akan alami penghematan.
"Penghematan anggaran negara bisa mencapai Rp 260 miliar," ucap Yunaedi dalam keterangan tertulis seperti dikutip oleh pikiranrakyat-bekasi.com dari Antara.
Nominal tersebut berdasarkan hasil hitungan selama 270 hari dengan periode April-Desember dikalikan Rp 32.000 ribu biaya hidup 30.000 narapadina dan anak.
Baca Juga: 1 Pasien Dinyatakan Sembuh, Wali Kota Bekasi Ungkap Daerah Asal
Bahkan bukan hanya menghemat anggaran negara, Yunaedi menilai dengan kebijakan tersebut memberi dampak juga kepada angka kelebihan kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan rumah tahanan negara, serta LPKA.
Seperti diberitakan sebelumnya oleh Pikiranrakyat-bekasi.com, dalam kepmen yang ditandatangani Menkumham pada Senin, 30 Maret 2020 itu dijelaskan ketentuan bagi narapidana dan anak yang dibebaskan melalui asimilasi.
