Network
PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil keputusan penanggulangan virus corona di Indonesia menjadi sorotan sejumlah pihak.
Beberapa kali ketidaksinergisan nampak dipicu oleh sudut pandang yang berbeda dari kedua belah pihak.
Salah satu Anggota DPR RI Darul Siska mempertanyakan road map Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo.
Baca Juga: Resmi, Menkumham Yasonna Laoly Bebaskan 32.000 Napi Cegah Penyebaran Corona
Darul menilai adanya road map yang kini mereka gunakan seharusnya membuat pemerintah pusat dan daerah berjalan beriringan dalam menangani pandemi virus corona.
“Bolehkah dipaparkan kepada kami road map yang disiapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk mengatasi wabah virus corona ini. Dengan adanya road map itu kita bisa bersama-sama melangkah untuk mendukung apa yang akan dilakukan oleh gugus tugas dan instansi terkait lainnya,” tutur Darul seperti dikutip Pikiranrakyat-bekasi.com dari situs resmi DPR RI.
Darul kembali mempertanyakan dasar kebijakan pemerintah terkait penerapan social distance yang dikerucutkan menjadi physical distance serta Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Baca Juga: Koruptor Dapat Kemewan di Sel Berkat Uang, Napi Kelas Teri Lebih Rawan Jadi Korban Corona
“Aturan teknis PP tentang PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas saran dan pertimbangan kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Apa kriteria teknis yang ditetapkan sehingga menjadi acuan daerah?,” ujarnya.
Selain road map, Darul juga meminta pemerintah pusat untuk memaparkan transparansi penggunaan anggaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
