Network
Jokowi juga mengungkapkan sebagian kementerian kini tengah menyiapkan program-program yang pelaksanaannya bisa dikaitkan dengan program padat karya tunai.
Baca Juga: Kompetisi Diliburkan, Son Heung Min Pilih Jalani Wajib Militer
Program tersebut di antaranya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian BUMN.
Program padat karya tunai nantinya dapat diterapkan secara masif dengan menggunakan skema dana desa.
Mantan Wali Kota Solo ini juga mengatakan dalam situasi seperti sekarang ini dana desa setidaknya dapat dimanfaatkan untuk bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi serta membuat program padat karya tunai di skala desa.
Baca Juga: Betah di Rumah Lawan Corona, Aplikasi di Gadget yang Bisa Digunakan Selama #DiRumahAja
“Laporan yang saya terima di akhir Maret 2020, dana desa yang tersalurkan baru 32 persen yaitu hanya pada posisi angka Rp 9,3 triliun dari tahap pertama sebesar Rp 28 triliun. Artinya kalau dari total Rp 72 triliun itu baru 13 persen. Masih kecil sekali,” jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan program padat karya harus diprioritaskan untuk keluarga miskin, pengangguran atau yang semi menganggur.
Targetnya, upah kerja nantinya akan diberikan setiap hari atau satu minggu sekali. ***
