Network
“Kebijakan pencegahan dan penanganan masih belum optimal, prinsip jaga jarak sosial belum diterapkan optimal, masih banyak pekerja yang pada saat masuk kerja atau apel berdesak-desakan, belum lagi selama perjalanan menuju tempat kerja di dalam sarana transportasi publik," tutur Usman.
Sehingga menurutnya, situasi ini membuat mereka rentan tertular. Namun, mereka harus tetap pergi bekerja karena resiko kehilangan pendapatan,” papar Andriko Otang, Direktur Eksekutif TURC.
Menurut data yang dihimpun dari Serikat Pekerja, di wilayah DKI Jakarta sudah terdapat setidaknya 88.835 pekerja dari 11.104 Perusahaan yang terkena dampak dirumahkan dan di PHK.
Baca Juga: 96.496 Siswa Dinyatakan Lolos SNMPTN, LTMPT: Jika Tak Lakukan Verfikasi Siswa Bisa Gagal
Dengan rincian 72.770 pekerja dari 9.096 perusahaan statusnya dirumahkan, dan 16.065 pekerja dari 2.008 perusahaan dikenakan PHK.
“Karena itu, pilihan antara dirumahkan atau PHK adalah pilihan yang sama buruknya bagi para pekerja. Maka, pemerintah harus hadir untuk mengawasi perusahaan agar patuh terhadap ketentuan yang berlaku dan mendorong perusahaan untuk aktif mengajak serikat pekerja berdialog melalui forum bipartit, untuk menemukan solusi terbaik,” sebut Andriko.
“Pemerintah juga harus mengawasi agar pengambilan cuti tidak lantas dihitung oleh perusahaan sebagai hutang buruh, yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus hak cuti lainnya berdasarkan UU Ketenagakerjaan, atau lebih buruk, menjadi alasan untuk PHK,” tambah Andikro.
Baca Juga: Pemerintahnya Minta Berdiam Diri di Rumah, Mainan Seks Laris Diburu Warga Denmark
Menurut Usman, pemerintah memang telah menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun insentif melalui kartu pra-kerja.
Namun menurutnya belum ada kejelasan terkait skema distribusi dan apakah distribusi BLT dan kartu pra-kerja tersebut sudah berjalan efektif.
