Network
“Rancangan Peraturan Menteri Agama atau RPMA terkait ini sudah dibahas sejak tahun lalu. Regulasi ini antara lain menjelaskan makna diktum pendaftaran haji di kantor Kemenag yang ada dalam UU No 8 tahun 2019,” imbuh Muhajirin.
Baca Juga: NASA Rilis Film Timelapse Satu Dekade Matahari dalam Satu Jam
“Regulasi ini mengatur bahwa kantor tidak sebatas diartikan secara fisik yang mengharuskan orang datang, tapi juga bisa dimaknai lebih luas, termasuk sebagai layanan virtual,” sambungnya.
Jika regulasi tersebut sudah terbit, lanjut Muhajir maka pendaftaran haji bisa dilakukan lebih fleksibel.
Calon jemaah haji bisa memanfaatkan layanan mobile yang akan ditempatkan di sejumlah titik, tidak harus ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat.
Baca Juga: Kangen Band Pernah Jadi Bahan Penelitian Profesor di Malaysia
Selain itu, pendaftaran juga bisa dilakukan secara daring.
"Jadi pendaftaran bisa dari mana saja. Misal calon jemaah sedang berada di luar kota atau bahkan luar negeri, tapi KTP nya Gorontalo, maka dia bisa mendaftar haji dari kota atau negara tersebut untuk kuota Gorontalo melalui layanan online yang disiapkan," ucapnya.
"Format itu sudah selesai, tinggal menyiapkan server dan pengamanannya. Kita tidak perlu lagi kesulitan harus ada lembar pendaftaran, semua sudah berbasis digital," tutur Muhajir.***
