Network
PR BEKASI - Pengamat dan akademisi hukum, Dea Tunggaesti menyebutkan bahwa kebebasan menyebarkan informasi mesti diiringi tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak mengandung kebohongan.
"Informasi yang tidak berdasarkan fakta atau bohong bisa berdampak buruk ke masyarakat, apalagi terkait pandemi COVID-19 yang masih diliputi tanda tanya ini dan menyangkut nyawa orang banyak. Ada baiknya semua pihak menahan diri dan berhati-hati. Lebih jauh, kebohongan punya konsekuensi hukum," kata Dea menanggapi hebohnya video Anji dan Hadi Pranoto, di Jakarta pada Rabu, 5 Agustus 2020.
UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebut, pelaku penyebar kabar bohong diancam penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling besar Rp1 miliar.
Baca Juga: Pamerkan Barang Mewah Helena Lim, 'Silet' iNews TV Kena Teguran Kedua dari KPI
"Jadi ancaman pidananya tidak main-main. Karena itu, saya mengimbau semua pihak untuk selalu berhati-hati, melakukan verifikasi terlebih dulu sebelum menyebar informasi ke publik," kata doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran ini seperti dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa seorang youtuber yang mengundang seseorang di kanalnya juga tak bisa berkelit dari tanggung jawab.
Dea menegaskan, si youtuber harus mencari tahu siapa narasumber tersebut, meneliti rekam jejaknya, juga mengecek ke pihak ketiga.
"Kini hidup dalam era media sosial, era ketika semua orang bisa menjadi produsen informasi. Inilah masa ketika banyak orang berlomba untuk selalu mendapat perhatian publik. Tidak ada yang salah dengan keinginan tersebut," kata Dea.
