Network
PR BEKASI - Sejumlah elemen masyarakat yang menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) kembali melakukan tindakan agar RUU itu tidak disahkan.
Pada Kamis, 16 Juli 2020 elemen masyarakat yang menolak RUU Omnibus Law Cipataker telah melayangkan somasi terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Adapun alasan somasi itu dilayangkan setelah diketahui pihak DPR melanggar janji dengan tetap melakukan pembahasan RUU berpolemik itu pada masa reses.
Baca Juga: Atasi Banjir, Pemkab Garut Anggarkan Rp570 Juta untuk Bangun Tembok di Bantaran Sungai
Dikutip Pikiranrakyat-bekasi.com dari RRI Minggu, 9 Agustus 2020 Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengatakan bahwa DPR RI sebelumnya telah berjanji tidak akan melakukan pembahasan di masa reses.
"Waktu itu yang menerima delegasi adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman, serta Pimpinan Badan Legislatif (Baleg) Andi Agtas, dan telah bersepakat dan berjanji untuk menghentikan proses pembahasan," ucap Dewi Sartika.
Menurutnya, seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyebutkan bahwa apabila melakukan pembahasan di masa reses termasuk melanggar peraturan DPR itu sendiri.
Baca Juga: Sakit Hati Anaknya Disebut Calon Teroris oleh Denny Siregar, Orang Tua Santri Sambangi Tasikmalaya
Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) diketahui sejak adanya rencana RUU itu dibuat mendapatkan secara masif di berbagai daerah dan kalangan.
Adapun kalangan yang menolak hal itu di antaranya, akademisi/pakar, mahasiswa, lingkungan, tani, nelayan, serta organisasi masyarakat (Ormas) besar.
